Hukum Pidana Baru: Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum (6)

Lebih menarik lagi, bahwa beban pidana yang diberikan terhadap delik ini cukup besar. lebih besar dari pidana denda penganiayaan (kategori III) bahkan lebih besar dari pidana denda terhadap pertahanan negara yang berkisar di kategori III dan kategori IV, yang jelas berada dibawah 200 juta. Artinya, di mata pidana, pelaku penggunaan ijazah palsu lebih beharga daripada pelaku yang mengajak orang jadi tentara nasional asing sebagai kejahatan terhadap negara, atau pelaku penganiayaan, atau serta segala macam bentuk pidana denda lain yang dapat dikenakan nominal dibawah 200 juta.

KUHP Lama

Sebagaimana sudah dituangkan sebelumnya, bahwa delik pidana ijazah palsu merupakan delik yang baru, dan dengan demikian ketika ada kasus, setidaknya sebelum ada UU 20/2003, maka agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum), maka digunakan pasal 263 dan pasal 264 KUHP lama, yang merupakan bagian dari Pidana Pemalsuan Surat.

Adapun pasal 263 ayat 1 KUHP lama, yang menjadi pemikiran utama dalam hal pemalsuan ijazah berbunyi:

"barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Demikianlah sedikit tentang tindak pidana ketertiban umum Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu. Artikel ini tidak sempurna selain karena kekurangan penulis, juga karena bagian ini merupakan bagian yang memiliki materi yang cukup sedikit dibandingkan dengan beberapa bagian ketertiban umum lainnya. Setidaknya, artikel ini cukup untuk menjelaskan bahwa menggunakan ijazah palsu dapat dipidana, baik penggunanya, maupun pihak yang menyediakannya. Akhir kata, semoga berkenan dan tetap semangat.

Artikel ini bermuatan opini pribadi penulis dalam rangka memperdalam pengetahuan tentang hukum secara holistik. Adapun terjadi kesesatan, penulis terbuka untuk mendapatkan kritik, saran, ataupun diskursus yang dapat mempertajam pemahaman dalam topik terkait.

Acuan:

KUHPB, KUHP Lama.