Sebagai analogi, misal distributor air minum dalam kemasan melakukan perjanjian jual beli dengan supermarket. Supermarket sepakat membeli seribu gallon air perbulan selama lima tahun dan distributorpun menyiapkan kebutuhan tersebut. Kegiatan jual-beli terjadi selama dua tahun, tiba-tiba terbit kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak hasil produksi, mengakibatkan harga seribu gallon air yang disepakati hanya dapat digunakan untuk membeli lima ratus barang.
Dalam analogi, posisi distributor adalah penjual dan supermarket adalah pembeli. Sebagai pihak pembeli yang dirugikan, supermarket dapat memintahdt pada lembaga yang berkewenangan untuk menerapkan actio aestimatoria seu quanti minoris. Penerapan tersebut bermuara pada distributor harus tetap menjual air minum sesuai kuantitas mula-mula, walaupun harga jualnya turun.
Kecuali karena hal tersebut sangat merugikan pihak distributor, maka-hal tertentu lain, lembaga yang berkewenangan menyelesaikan sengketa, baik lembaga litigasi maupun non-litigasi, dapat memutuskan kontrak distributor dan supermarket itu secara paksa. Pada konteks analogi, misal majelis hakim mempertimbangkan bahwa harga yang ditetapkan distributor karena pajak yang baru sesuai dengan kebijaksanaan mereka. Para majelis hakim dapat membatalkan hubungan kontrak, terlepas para pihak itu ingin membuat kontrak baru atau tidak.
Selain dalam perkara perjanjian jual beli, actio aestimatoria seu quanti minoris pertama kali juga tertuang pada Corpus Juris Civilis buku 21 fragmen 1 bab 23 bagian 6, yang berbunyi : "aliquando etiam redhiberi mancipium debebit, licet aestimatoria, id est, quanto minoris agamus : nam si adeo nullius sit pretii, ut ne expediat quidem tale mancipium domino habere, veluti si furiosum, aut lunaticum sit, licet aestimatiora actum fuerit, officio tamen judicis continebitur, ut reddito mancipio pretium recipiatur."
Bila diartikan, bagian itu merujuk pada budak yang harus tetap dikembalikan. Misal karena budak tersebut mengalami hilang akal, gangguan jiwa, yang bermuara pada tidak bernilai bagi pemilik budak itu lagi walaupun dahulu kala dimiliki karena bernilai tinggi. Pengembalian budak tersebut dikarenakan kewajiban para hakim untuk memastikan budak itu memiliki harga.
Peranan actio aestimatoria seu quanti minoris dalam konteks ini berubah menjadi perbuatan hukum umum dan tidak lagi terkait dengan kontrak, melainkan terkait kepemilikan. Hal ini mengalami perluasan dimana tidak hanya mencakup budak, melainkan mencakup pada properti, tanah, atau barang-barang yang dapat dikenakan hak milik lainnya.
Ketika barang tersebut, karena satu dan lain hal, mengalami penurunan harga, maka actio aestimatoria seu quanti minoris dapat diterapkan. Penerapan actio aestimatoria seu quanti minoris merujuk pada penilaian hakim terhadap kerusakan terhadap barang karena kesengajaan, kealpaan, atau karena waktu, yang digunakan sebagai pondasi untuk memulihkan nilai tukarnya.
Secara analogi, misal terhadap satu unit kamar apartement SHM. Pemilik membeli dengan harga 300 juta, namun karena resesi harga unit tersebut berubah, dan pembeli menawar unit tersebut menjadi 100 juta. Agar kemudian terjadi kepastian, pemilik tersebut dapat menggunakan actio aestimatoria seu quanti minoris.
Permintaan itu dimintakan kepada pihak yang berwenang menentukan harga properti secara umum, agar unit kamar apartement itu tetap memiliki harga yang tidak mencederai pemilik, walaupun tidak penuh seperti harga pertama kali pemilik beli. Perlu ditambahkan, analogi tentang kamar apertement diatas tidak berlaku di Indonesia.
Demikianlah, actio aestimatoria seu quanti minoris merupakan asas perbuatan hukum khusus perjanjian jual beli dalam spektrum bisnis, apabila terjadi wanprestasi karena kuantitas komoditas. Asas berfungsi sebagai tindak pemulihan oleh pembeli yang dirugikan oleh penjual. Dan secara umum mencakup pemulihan nilai tukar yang dimiliki oleh pemilik suatu barang.
Tulisan ini adalah opini pribadi seorang penggemar hukum dalam rangka memperdalam pengetahuan tentang hukum secara holistik. Adapun terjadi kesesatan, penulis terbuka untuk mendapatkan kritik, saran, ataupun diskursus yang dapat mempertajam pemahaman dalam topik terkait.
Referensi :
Ius corpus civilis. 21,1,23,6.
Black Law Dictionary.
Hunter. A systematic and Historical Exposition of Roman Law. 505, 332.
