Menurut Black Law Dictionary Fourth Edition, a verbis legis non est recedendum memiliki arti "the words of a statute must not be departed from", yang kemudian memiliki penjelasan tambahan yang berbunyi "a court is not at liberty to disregard the letter of the statute, in favor of a supposed intention."
Bila dimaknai dalam bahasa Indonesia, maka a verbis legis non est recedendum memiliki arti bahwa kata dalam hukum tertulis tidak bisa menyimpang, dan pengadilan tidak bebas mengesampingkan surat dalam statuta demi tujuan-tujuan tertentu. Secara sederhana, asas ini memberikan batasan bahwa hakim tidak bisa menentukan hukum hanya dengan kebijaksanaan mereka, melainkan juga tidak boleh menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan.
Keberadaan asas ini dapat diperiksa dalam The Report of Edward Coke Fifth Edition, dalam bagian Edrich's Case, yang berbunyi "and therefore in such cases, a verbis legis non est recedendum". Â Kasus yang dimaksud merujuk pada sengketa Smith vs Edrich terkait Replevin. Replevin sendiri adalah terma hukum yang dalam Britannica bermakna "return of personal property wrongfully taken and for compensation for resulting loss."
Bila definisi Replevin dalam sumber tersebut diartikan dalam bahasa Indonesia, maka akan memiliki makna 'pemulihan properti pribadi yang secara salah diambil dari pemiliknya sekaligus pemberian kompesasi dari hasil kerugian yang terjadi'. Secara teori, Replevin merupakan salah satu bentuk legal remedy atau pengobatan hukum dan hanya dilakukan oleh lembaga yudikatif.
Terkait duduk perkara Smith vs. Edrich, telah terjadi keputusan yang menyebabkan pengambilalihan pembayaran Socage ( tanah sewa untuk kepentingan non-militer ), yang telah dikontrak seumur hidup dan turun temurun oleh pihak penyewa. Akibat kontrak turun temurun tersebut, keturunan pihak penyewa harus membayar penyewaan tanah. Kemudian pada saatnya ketentuan itu tiba pada keturunan penyewa, timbul sengketa.
Keturunan penyewa tidak ingin membayar uang sewa, dengan dalil bahwa sang buyut, yang telah mati, yang harus membayarkannya. Dia mendasarkan diri pada ketentuan Common Law. Kelakuan keturunan penyewa telah menyebabkan kesulitan penagihan uang sewa. Lord Coke kemudian merujuk pada kontrak yang telah dibuat sang buyut terhadap pemberi sewa, lalu menganggap sang buyut hidup, sehingga sang keturunan tetap harus membayar uang sewa.
Adapun peran a verbis legis non est recedendum merujuk pada bunyi kontrak yang tidak boleh dirubah-rubah. Aksentuasi tersebut tertuang dengan bunyi :
"it would be dangerous to give scope to make a construction in any case against the express words, when the meaning of the makers doth not appear to the contrary, and when no inconvenience will thereupon follow..."
Secara sederhana, bunyi kontrak yang dirubah oleh pihak yudikatif pada dasarnya dapat menimbulkan masalah baru, dan hal itu dianggap berbahaya. Hal tersebut tak boleh dilakukan tanpa kecuali, termasuk bila terjadi pertentangan makna yang tersurat oleh para pembuat, dan ada keberatan yang terjadi dalam kontrak tersebut.
Makna yang senada juga tertuang diutarakan dalam Maximes of Reason karya Edmund Wingate pada halaman 25, yang berbunyi :
"that he shall distraine for the same arrearages upon such lands, &c. out of which the said rents, &c. are issuing in such manner and forme as he ought or might have done if Cesty que vie had been alive, Here, (I say) the latter part of this branch doth expresly charge him in the remainder with the payment of the arrearages; And the Judges in that case said, that they ought not to make any interpretation against the expresse letter of the Statute; for nothing can so well expresse the intent of the makers of an Act, as the direct words themselves (for index animi sermo) and it will be dangerous to give libertie to make construction in any case again the the expresse words, when the intent of the makers appeares not to the contrarie, and when no inconvenience may happen upon it: And therefore in such cases, A verbis legis non est recedendum."
