Mohon tunggu...
Jose Hasibuan
Jose Hasibuan Mohon Tunggu... Guru - Seorang abdi bangsa

Tertarik pada dunia pendidikan, matematika finansial, life style, kehidupan sosial dan budaya. Sesekali menyoroti soal pemerintahan. Penikmat kuliner dan jalan-jalan. Senang nonton badminton dan bola voli.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Vaksin Covid-19 Gratis, Bagaimana Jika Masyarakat Menolak Vaksinasi?

17 Desember 2020   12:12 Diperbarui: 17 Desember 2020   12:13 498
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilusrasi: kompas.com

Presiden Joko Widodo melalui keterangan pers via Youtube Sekretariat Presiden pada rabu (16/12/2020) lalu secara resmi menyatakan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

Keputusan ini diambil Presiden Joko Widodo setelah menerima masukan dari masyarakat dan perhitungan ulang mengenai keuangan negara. Selanjutnya, Presiden memerintahkan kepada seluruh menteri di jajaran Kabinet Maju dan Pemerintah di daerah agar memprioritas program pemberian vaksin kepada masyarakat pada anggaran belanja tahun 2021.

Sebelumnya, Pemerintah berencana menerapkan dua skema dalam program vaksinasi covid-19. Pertama, program vaksinasi yang dibayar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, dan ini gratis. Kedua, vaksinasi mandiri yang pengadaannya dilakukan oleh Menteri BUMN.

Teknis pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang dijelaskan sebelumnya oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto bahwa vaksinasi covid-19 akan diprioritaskan pada kelompok tenaga medis, pelayanan publik, anggota TNI dan Polri, serta seluruh guru dan dosen. Termasuk para peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Sejumlah tanda tanya lalu muncul bagi masyarakat yang tidak masuk dalam skala prioritas yang disebutkan. Terutama bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, di tengah situasi ekonomi yang sulit, maka akan semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan vaksin covid-19.

Pernyataan pers yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut tentu menjadi penyejuk di tengah kegusaran dan tanda tanya yang muncul. Tentu kita patut bersyukur, Pemerintah menjadikan program vaksinasi kepada masyarakat umum sebagai agenda prioritas dalam menangani pandemi covid-19 yang sedang terjadi.

Namun, karakter bangsa kita yang plural rasanya segala sesuatu yang terjadi di tanah air tak akan menarik jika tidak menimbulkan polemik. Sayangnya, para influencer termasuk tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan lah yang acap kali menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat.

Sebelum munculnya pernyataan Presiden Jokowi ini, seorang tokoh agama dengan percaya diri berkomentar soal vaksinasi ini. Terkesan menyerang, tokoh agama tersebut menyentil agar Presiden dan Wakil Presiden lah yang divaksin lebih dulu.

Sebenarnya saya enggan berkomentar menanggapi kelatahan seperti ini. Namun kesal juga rasanya, tokoh yang seharusnya memberikan kesejukan namun justru menimbulkan kegusaran. Entah apa tujuan dari pernyataan ini, yang jelas hal-hal ini seharusnya tidak pantas disampaikan apalagi jika ini menimbulkan asumsi ngawur soal vaksin covid-19.

Syukurlah jika Presiden Joko Widodo kemudian memastikan bahwa dirinya akan jadi orang pertama yang akan diberikan vaksin covid-19 di Indonesia. Saya yakin, ini dilakukan Presiden demi memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan.

Sebelumnya, saya juga mendengar komentar tak patut dari seorang kepala sekolah yang melalui WAG Guru dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut, melakukan provokasi agar kompak menolak vaksinasi covid-19 yang akan dilaksanakan.

Alasannya pun sangat konyol. Karena vaksin covid-19 itu didatangkan dari China, maka dikuatirkan akan disertai agenda-agenda tertentu yang merugikan bangsa Indonesia. Dikatakan, vaksin covid-19 itu akan berdampak buruk hingga bisa menimbulkan kematian.

Dilanjutkan lagi, ini sebagai bentuk upaya China mereduksi pekerja profesional di Indonesia khususnya guru, sehingga kemudian ramai-ramai akan masuk tenaga asing asal China untuk menggantikan posisi guru yang kosong. Saya tidak jadi tidak habis pikir, koq seorang kepala sekolah bisa berpikir demikian?

Bagi saya, vaksinasi covid-19 adalah suatu keharusan. Kita sudah mencoba hidup berdampingan dengan virus corona 9 bulan lamanya dan menerapkan pola hidup baru dengan melakukan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak.

Bagaimana hasilnya? Saya tidak memandang bahwa protokol kesehatan 3M ini tidak efektif untuk mengendalikan covid-19, faktanya memang pandemi covid-19 masih sangat mengkuatirkan hingga kini. Bukan protokol kesehatannya yang tidak tepat, tetapi harus diakui kita sangat sulit untuk disiplin.

Paling tidak ini yang bisa saya simpulkan sementara mengingat masih tingginya angka kasus baru penularan virus corona yang terjadi hingga kini. Ditambah lagi sebagian dari kita merasa tidak peduli dengan protokol kesehatan ini, sehingga saat berinteraksi di tengah masyarakat, penularan covid-19 tak dapat terhindarkan.

Lihat saja sejumlah pemberitaan yang disajikan di media massa akhir-akhir ini. Kerumunan yang terjadi rasanya makin santer seolah sekarang adalah masa-masa sebelum virus corona mewabah dan menjadi pandemi di tanah air.

Tetapi makin mengherankan rasanya, upaya vaksinasi covid-19 pun tetap ditanggapi miring. Padahal jika penularan covid-19 terus meluas dan makin tidak terkendali, yang kesulitan tetaplah pemerintah dan tim medis yang berada di garda depan. Rasanya koq sulit sekali ya untuk saling mempercayai dan mendukung demi kebaikan bersama?

Terkait dengan keputusan Pemerintah yang akan menggratiskan semua vaksin Covid-19, selain upaya memberikan pemahaman dan kepercayaan kepada masyarakat, Pemerintah juga punya PR besar untuk pendistribusian vaksin covid-19 secara baik dan tepat. Jangan sampai kasus korupsi bansos terulang kembali pada proses pendistribusian vaksin gratis covid-19.

Saya menilai upaya pengiriman vaksin covid-19 yang ditangani secara langsung, terpusat dan satu pintu akan meminimalisir celah untuk tindakan korupsi. Selanjutnya, seperti proses tracing dan testing dengan data terpusat juga perlu dilakukan untuk pengawasan proses vaksinasi ini.

Pemerintah harus melakukan transparansi terkait semua proses vaksinasi yang dilakukan melakukan website yang dapat diakses masyarakat secara luas seperti laporan tim gugus covid-19 selama ini. Sehingga semua dapat berperan dalam pengawasan dan meminimalisir kecurangan yang mungkin dapat terjadi.

Data-data disajikan secara detail untuk setiap daerah disandingkan dengan update data kasus penularan covid-19 yang terjadi. Termasuk keterbukaan untuk mendapatkan evaluasi dan masukan langsung dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan terintegrasi.

Semoga program vaksinasi covid-19 di tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar dan kita segera mengakhiri pandemi covid-19 yang terjadi di tanah air.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun