Mohon tunggu...
Jose Hasibuan
Jose Hasibuan Mohon Tunggu... Guru - Seorang abdi bangsa

Tertarik pada dunia pendidikan, matematika finansial, life style, kehidupan sosial dan budaya. Sesekali menyoroti soal pemerintahan. Penikmat kuliner dan jalan-jalan. Senang nonton badminton dan bola voli.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Vaksin Covid-19 Gratis, Bagaimana Jika Masyarakat Menolak Vaksinasi?

17 Desember 2020   12:12 Diperbarui: 17 Desember 2020   12:13 498
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Presiden Joko Widodo melalui keterangan pers via Youtube Sekretariat Presiden pada rabu (16/12/2020) lalu secara resmi menyatakan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

Keputusan ini diambil Presiden Joko Widodo setelah menerima masukan dari masyarakat dan perhitungan ulang mengenai keuangan negara. Selanjutnya, Presiden memerintahkan kepada seluruh menteri di jajaran Kabinet Maju dan Pemerintah di daerah agar memprioritas program pemberian vaksin kepada masyarakat pada anggaran belanja tahun 2021.

Sebelumnya, Pemerintah berencana menerapkan dua skema dalam program vaksinasi covid-19. Pertama, program vaksinasi yang dibayar pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, dan ini gratis. Kedua, vaksinasi mandiri yang pengadaannya dilakukan oleh Menteri BUMN.

Teknis pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang dijelaskan sebelumnya oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto bahwa vaksinasi covid-19 akan diprioritaskan pada kelompok tenaga medis, pelayanan publik, anggota TNI dan Polri, serta seluruh guru dan dosen. Termasuk para peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Sejumlah tanda tanya lalu muncul bagi masyarakat yang tidak masuk dalam skala prioritas yang disebutkan. Terutama bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, di tengah situasi ekonomi yang sulit, maka akan semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan vaksin covid-19.

Pernyataan pers yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut tentu menjadi penyejuk di tengah kegusaran dan tanda tanya yang muncul. Tentu kita patut bersyukur, Pemerintah menjadikan program vaksinasi kepada masyarakat umum sebagai agenda prioritas dalam menangani pandemi covid-19 yang sedang terjadi.

Namun, karakter bangsa kita yang plural rasanya segala sesuatu yang terjadi di tanah air tak akan menarik jika tidak menimbulkan polemik. Sayangnya, para influencer termasuk tokoh agama yang seharusnya menjadi panutan lah yang acap kali menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat.

Sebelum munculnya pernyataan Presiden Jokowi ini, seorang tokoh agama dengan percaya diri berkomentar soal vaksinasi ini. Terkesan menyerang, tokoh agama tersebut menyentil agar Presiden dan Wakil Presiden lah yang divaksin lebih dulu.

Sebenarnya saya enggan berkomentar menanggapi kelatahan seperti ini. Namun kesal juga rasanya, tokoh yang seharusnya memberikan kesejukan namun justru menimbulkan kegusaran. Entah apa tujuan dari pernyataan ini, yang jelas hal-hal ini seharusnya tidak pantas disampaikan apalagi jika ini menimbulkan asumsi ngawur soal vaksin covid-19.

Syukurlah jika Presiden Joko Widodo kemudian memastikan bahwa dirinya akan jadi orang pertama yang akan diberikan vaksin covid-19 di Indonesia. Saya yakin, ini dilakukan Presiden demi memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun