Secara teknis, pelaksanaan pemilu di masa pandemi memang terlihat sangat sulit untuk dilakukan, namun tidak ada pilihan lain jika negara tetap akan menyelenggarakannya saat ini.
Belum lagi soal biaya yang akan dikeluarkan. Penerapan protokoler secara ketat, termasuk penambahan waktu pemilihan, akan membuat lonjakan penambahan biaya. Padahal, negara kita sedang kesulitan secara ekonomi dan pemerintah sedang fokus pada penanganan ekonomi nasional.
Contoh baik dari Korea Selatan ini seharusnya jadi pelajaran berharga bagi pemerintah kita. Menyelenggarakan Pilkada saat ini, di mana kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya, bukan pilihan baik untuk dilakukan.
Pemerintah masih perlu berkonsentrasi menangani pandemi yang terjadi. PR berat pemerintah saat ini bukan hanya soal peningkatan kasus baru yang terus meningkat, tetapi juga soal pengendalian ekonomi nasional dimana kita sudah berada di pintu resesi.
Tetap memaksakan Pilkada di tahun 2020 ini akan sangat beresiko membuat suasana menjadi makin sulit. Apalagi kita soal kedisiplinan, masyarakat kita belum bisa melakukannya dengan baik.
Sebaiknya, pemerintah tetap berkonsentrasi pada penanganan Covid-19 dan pengendalian ekonomi nasional hingga akhir tahun ini dan tunda pilkada. Kita berharap vaksin sudah mulai diberikan sejak awal tahun 2021 dan prosesnya selesai dilakukan dalam 4 bulan.
Jika ini terjadi, saya percaya situasi di dalam negeri sudah sangat terkendali dengan baik. Dengan demikian Pilkada bisa saja dilaksanakan di kuartal kedua tahun 2021 mendatang sehingga pesta demokrasi ini bisa kita rayakan dan nikmati dengan euforia sukacita.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
