Basis data yang baik juga memudahkan pemerintah mengidentifikasi penyebaran paham-paham radikal, mengidentifikasi rencana terror dan karena itu dapat mencegahnya.
Basis Data kependudukan yang valid dan ter up-date memudahkan pemerintah mengidentifikasi pelaku tindakan kriminal, mengidentifikasi bandar dan geng narkoba.
Peluang yang menjadi binasa dan hilang lenyap.
“C. Efektifitas dan Efisiensi Program Pemerintah
Basis Data kependudukan yang valid dan ter up-date memudahkan kita menyusun DPT (Daftar Pemilih Tetap) kapanpun diperlukan. Hal yang mebingungkan saat ini adalah, kenapa setiap menjelang pileg, pilkada, atau pilpres, kita harus selalu membuat DPT dari awal. Menyusun DPT itu memerlukan biaya yang banyak.
Basis Data kependudukan yang valid dan ter up-date memudahkan pemerintah mengidentifikasi siapa saja rakyat yang memerlukan bantuan atau subsidi, dan dengan begitu segala bentuk bantuan atau subsidi dari pemerintah mengalir ke orang-orang yang betul-betul membutuhkannya, tepat sasaran. Kini peluang itu sudah binasa.
Sesungguhnya masih sangat banyak peluang kemajuan yang menjadi sirna hanya karena kasus KTP-el ini. Tetapi hanya dengan menyebutkan kehilangan peluang dari poin A, B, dan C di atas, anda sudah bisa membayangkan berpa nilai dari semua peluang yang hilang itu?, tak berhingga saudara.
‘2. Ide Besar yang Terlewatkan
Kabarnya Ahok menentang proyek KTP-el, dan alasannya logis, sederhana dan tepat sasaran. Mengganti KTP dari kertas menjadi plastic masak sih membutuhkan biaya sampai 6 triliun?, itu salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Ahok, dan dia betul.
Bandingkanlah fungsi  KTP-el yang kau punya dengan kegunaan kartu ATM yang juga kau miliki, ibarat neraka dan surga. Bagaimana tidak?. KTP-el yang kau pegang itu membuat Negara harus merogoh kocek senilai 6 triliun rupiah, sementara kartu ATM-mu itu kau dapatkan cukup dengan membuka rekening di Bank bersangkutan, dengan setoran awal hanya 50 ribu rupiah, dan uang yang kau setor itu tetap menjadi milikmu, artinya ATM-mu itu sebenarnya gratis.
Maka Ahok mengusulkan ide yang tampak sederhana, pengadaan KTP-el diserahkan ke Bank daerah, atau ke Bank pemerintah seperti BRI. Selain penghematan uang Negara, sekaligus juga hal itu membuat likuiditas Bank daerah atau Bank pemerintah melimpah ruah.
