Mohon tunggu...
Jokowi Basuki Jakarta Baru
Jokowi Basuki Jakarta Baru Mohon Tunggu... lainnya -

Mendukung Pemimpin Yang Berintegritas

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Tanggapan Atas "Pelantikan Jokowi di Monas, Pesanan Rakyat atau Pesanan Freemason?"

26 September 2012   16:14 Diperbarui: 24 Juni 2015   23:38 460
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

Tanggapan Atas "Pelantikan Jokowi di Monas, Pesanan Rakyat atau Pesanan Freemason?"

Mas Adi, salut untuk kemampuan mengelaborasi sebuah quote dalam berita di Kompas, menjadi tulisan yang panjang dan bahkan meluas kemana-mana. (Baca: Lebay!) Daya halusinasi anda harus diakui, melampaui rata-rata.

Sayangnya, anda hanya terpaku pada satu pernyataan: “Kami sebenarnya juga ingin bila Jokowi-Basuki dilantik sebagai pemimpin daerah pilihan warga, pelantikan mereka juga bisa disaksikan masyarakat,” ungkap Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (25/9/2012).

Padahal, ada pernyataan berikut yang menjawab dan ‘menyelesaikan’ kegalauan hati anda, yaitu: “Tetapi peraturan perundang-undangan mengamanatkan pelantikan kepala daerah dilangsungkan di depan sidang pleno DPRD,” kata Djarot, menjelaskan halangan dari sisi aturan.

Dengan sangat sengaja anda hanya meng-quote pernyataan pertama, sehingga yang terjadi rekaya andalah yang membenturkan quote itu dengan UU yang berlaku. Anda sudah menyesatkan pembaca, seolah-olah PDIP menabrak UU, padahal andalah yang membenturkannya. Anda sengaja ‘menyembunyikan’ pernyataan Djarot berikutnya. Tulisan yang menyesatkan, dan dari sudut jurnalistik, sangat tidak etis!

Sebenarnya anda tau bahwa ada subsatansi lain yang positif dan patut dipahami serta diapresiasi pembaca, yaitu: “Karena itu, ia meminta anggota DPRD DKI asal PDIP untuk memikirkan solusi demi menyambut aspirasi masyarakat Jakarta itu. Sehubungan dengan itu, ia juga meminta wakil-wakil PDIP di DPRD DKI untuk menekan anggaran pelantikan gubernur-wakil gubernur.” Tetapi rupanya anda ‘banting setir’ dan menabrakkan logika pembaca ke pelanggaran UU, sesuai nafsu kekecewaan anda atas kemenangan Jokowi-Basuki dalam pilkada Jakarta!

Anda menutup mata atas hal positif dalam berita Kompas tersebut, yaitu soal perlunya penyelenggara negara ini menekan anggaran untuk semua kegiatan pelantikan kepala daerah, demi efisiensi anggaran. Baik, kami tunggu tulisan anda yang lebih elegan…..

Salam Jakarta Baru…!

Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun