Pancasila untuk "Siapa"?

" Jangan bertanya apa yang diberikan negaramu, tapi bertanyalah apa yang bisa kamu berikan pada negaramu ".

Terdengar sangat patriotik sekali, tapi sesungguhnya itulah perilaku TIRAN kepada rakyatnya.

Kembali ke BPIP, lalu apa hubunganya ?

Ya... Saya menduga (semoga saya salah) mereka para Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga memegang teguh pidato JFK itu. Akibatnya mereka akan berfikir dalam kerangka itu, Rakyat adalah objek yang harus ber-Pancasila. Sedangkan mereka sendiri menempatkan diri bukan sebagai rakyat.

Contoh nyata: THR dan gaji ke-13 yang mencapai Rp35,76 triliun.

Sila ke 5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat ini pemerintah sangat memperhatikan ASN, TNI dan Polri, seolah Keadilan Sosial hanya milik tiga golongan itu saja yang berhak atas Sila 5 Pancasila. Pemerintah dengan gampang memberikan PEMBERIAN Cuma-Cuma kepada tiga golongan itu tanpa melihat golongan lain dari seluruh rakyat Indonesia. Saya sebut Pemberian Cuma-Cuma karena diberikan tanpa volume pekerjaan. Kalo gaji bulanan memang itu hak mereka karena sudah mengerjakan satuan volume pekerjaan yang dibebankan, bagaimana dengan gaji ke 13,14 dst..apa volume pekerjaan nya ??

Itulah Kesesatan Pikir para penyelenggara negara, melupakan, menganggap rakyat yang bukan ASN, TNI dan Polri adalah bukan rakyat Indonesia. Apakah tidak terpikir oleh mereka pemberian itu mencederai, membuat rasa tidak nyaman jumlah rakyat yang lebih banyak.

Demi Pancasila:  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara dalam hal ini pemerintah seharusnya bersikap adil bila tidak mau dianggap penghianat Pancasila. Adil disini adalah memberikan jumlah nominal yang sama kepada rakyat yang diluar ASN, TNI dan Polri dengan yang akan diberikan kepada ASN, TNI dan Polri. 

Dalam kalkulasi sederhana : jumlah penduduk Indonesia dikurangi ASN, TNI dan Polri dan keluarganya berhak atas jumlah yang sama. Untuk tahun ini,  THR dan gaji ke-13 yang mencapai Rp35,76 triliun, berarti pemerintah juga harus menyediakan Rp35,76 triliun untuk dibagikan secara merata. Mengenai teknisnya... tinggal pangil ahli IT untuk menyalurkan langsung tunai, berapapun nilainya.

Kembail ke BPIP, mampukah mereka meluruskan kesesatan pikir pemerintah atas contoh sederhana diatas itu ??? jawabnya hampir pasti: TIDAK, mengapa?