Detik - detik transisi kepemimpinan baru di Indonesia saat ini akan menghadapi permasalahan yang teramat sulit dan pelik. Masyarakat Indonesia dialihkan oleh pemberitaan baik di media sosial, TV, hingga media cetak tentang kelangkaan BBM. Jika diamati, Indonesia telah bersusah payah menekan masalah BBM ini, terutama selama 10 tahun Presiden SBY memerintah Indonesia, harusnya BBM Indonesia ini sudah saat naik, malah selalu saja pemerintah terdesak untuk ngotot memberikan subsidi besar-besaran terhadap BBM.
BBM sebenarnya tidak akan langka jikalau masyarakat mampu menggunakannya dengan baik dan benar. BBM sebenarnya dari segi stok bisa terjaga asalkan masyarakat mau menahan dirinya untuk mengerti dan memahami kemampuan hidupnya, misalnya soal jenis kendaraan yang mereka pakai. Sudah sejak awal pemerintah mengumumkan bahwa bagi kendaraan pribadi atau plat merah sebaiknya menggunakan Pertamax atau Pertamax Plus untuk kendaraannya, tetapi karena tidak adanya ikatan dalam bentuk Undang-Undang (UU), masyarakat tetap saja "nakal" dan menggunakan Premium atau bahkan Premium bersubsidi untuk kendaraan pribadinya. Hal inilah yang menunjukkan bahwa masyarakat kebanyakan tidak ikut berkerjasama dalam menangani permasalahan pemerintah mengenai stok BBM yang terancam tak mencukupi di akhir tahun selama ini.
[caption id="attachment_355499" align="aligncenter" width="400" caption="Mobil Pribadi Menggunakan Premium, sumber foto : bisnis.news.viva.co.id"][/caption]
Sampai saat ini, Pertamina sedari awal menetapkan bahwa setidaknya Indonesia harus memenuhi stok sebesar 33% lebih untuk mencukupi kebutuhan BBM hingga akhir tahun 2014. Namun, kenyataannya tidak semulus yang ditargetkan Pertamina, stok BBM Indonesia saat ini tersisa sekitar 28% dari target dan oleh karenya pemerintah bersama Pertamina berusaha keras untuk menekan penggunaan BBM, terutama premium dan premium bersubsidi untuk menjaga stok agar mencukupi hingga akhir tahun.
Ironisnya, masih banyak masyarakat yang merasa tak mau tahu mengenai perihal ini. Ada saja masyarakat yang notabenenya pejabat atau kalangan atas menggunakan BBM premium bahkan Premium bersubsidi. Ini bencana bagi Indonesia untuk kedepannya. Walaupun ada sedikit isu sih bahwa pemerintahan Indonesia yang baru, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal membuat sebuat kartu BBM. Nah !, inilah salah satu trobosan menurut saya, sebab dengan adanya kartu BBM minimal setiap data pengambilan BBM di SPBU akan teramati dengan baik. Namun, perlu diwaspadai juga hal lain, sebab selama ini yang kita tahu, petugas SPBU itu kan manusia, bisa "nakal" bisa jujur, dalam artian, penggunaan kartu BBM pun belum sepenuhnya menjamin bahwa petugas SPBU akan bertindak jujur.
Beberapa gagasan dari diri pribadi saya dalam penerapan kartu BBM ini, yang pertama, Indonesia sudah waktunya menerapkan sistem SPBU otomatis yang dijalankan sepenuhnya oleh mesin. Seperti SPBU di Amerika Serikat misalnya, jadi tanpa petugas SPBU (otomatis akan mengurangi jumlah tenaga kerja di Pertamina, tetapi bisa dialihkan kepada penanganan database Pertamina mengenai pemantauan data aktivitas di SPBU). Yang kedua, kartu BBM setidaknya memuat identitas pemilik kendaraan dan data mengenai jenis kendaraan sehingga terekam saat akan menggesek kartu di SPBU sebelum pengambilan BBM untuk kendaraannya. Yang ketiga, pemberian CCTV di setiap SPBU di seluruh Indonesia untuk memantau aktivitas masyarakat dalam mengonsumsi BBM di SPBU. Yang keempat, tentunya diperlukan sistem regulasi yang jelas semisal UU tentang larangan pemakaian BBM premium apalagi BBM Premium bersubsidi bagi kendaraan pribadi, plat merah.
Namun, ada juga hal lain terkait masalah kelangkaan BBM ini, yaitu sulitnya pengawasan penjualan BBM eceran di masyarakat. Ini yang masih buntu bagaimana cara penyelesaiannya, semoga Pertamina beserta jajaran pemerintah dan perangkatnya yang baru terbentuk bisa mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya.