Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya masih menjadi lahan pejabat untuk korupsi (maling uang rakyat).
Jumlah kasus pejabat maling uang rakyat di BUMN yang masuk tahap penyidikan mencapai 119 kasus dengan 340 tersangka selama periode 2016-2021 (sumber: Indonesia Corruption Watch).
Tercatat ada 9 kasus pejabat yang garong uang rakyat di BUMN pada tahun 2016. Sebanyak 33 kasus pada 2017. Pada tahun 2018 menjadi 21 kasus. Pada tahun 2019 menjadi 20 kasus.
Total kerugian negara akibat aksi garong uang rakyat di BUMN diperkirakan mencapai Rp47,92 triliun. Angka yang cukup besar di kementerian yang memang fokus memaksimalkan pendapatan negara.
Di era kepemimpinan Erick Thohir, ada 5 prioritas kementerian BUMN:
Meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan.
Restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, perkembangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada core business.
Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced management, big data, artificial intelegence, dan lain-lain.
Mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat.
Mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk indonesia, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi SDM.
