Meskipun relatif belakangan mulai dibahas, tidak berarti asuransi tidak lebih penting perannya dari pada dua sub sektor keuangan lainnya. Semakin maju perekonomian suatu negara akan semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi. Hal ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya angka belanja asuransi per kapita (density ratio) dan terhadap PDB (penetration ratio). Sebagai ilustrasi, penetration ratio negara-negara maju (anggota OECD, NAFTA, dan EU) berkisar 8-10 persen dari PDB, dengan nilai density ratio berkisar 3.000-4.000 dollar AS per kapita (OECD Stat, 2013).
Sementara di Asia, ekonomi maju seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong dan Taiwan memiliki rasio penetrasi di kisaran 12-17 persen dari PDB. Sedangkan di ASEAN angkanya cukup bervariasi. Indonesia bersama Filipina dan Vietnam memiliki rasio penetrasi di bawah dua persen, sementara Singapura, Malaysia dan Thailand di sekitar 4-6 persen. Adapun rasio densitas untuk asuransi jiwa di kedua kelompok negara tersebut masing-masing  di bawah 60 dollar AS dan 200-500 dollar AS, kecuali untuk Singapura sekitar 3.000 dollar AS per kapita (Sigma, 2012).
Perbedaan tingkat ‘kesadaran asuransi’ yang cukup kontras di antara negara ASEAN itu memberikan tantangan tersendiri dalam upaya membentuk integrasi asuransi ASEAN. Namun di sisi lain juga dapat dilihat sebagai peluang bagi industri asuransi untuk memperluas pasarnya. Terlebih jika disimak hasil studi awal tingkat liberalisasi asuransi di ASEAN yang menunjukkan bahwa secara umum kegiatan asuransi lintas negara masih relatif terbatas. Begitu pula pergerakan tenaga kerja di sektor asuransi. Jenis kegiatan terkait intermediasi dan  asuransi kerugian pun relatif tertutup dibandingkan kegiatan asuransi lainnya.
Bagaimanapun diskusi dan rencana kerja integrasi asuransi di ASEAN telah bergulir. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia harus memainkan peranan secara aktif dan memastikan integrasi asuransi ASEAN berjalan harmonis dengan kepentingan nasional, mengurangi disparitas kemajuan dan kapasitas industri asuransi di ASEAN, serta tetap memprioritaskan kestabilan ekonomi dan keuangan di kawasan, termasuk aspek perlindungan konsumen.
Untuk itu partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di bidang keuangan (seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan), industri, akademisi dan masyarakat luas sangat diperlukan, agar Indonesia tidak cuma menjadi penonton tetapi pemain utama di panggung integrasi asuransi ASEAN dan MEA 2015.
Jakarta, 22 April 2013
Catatan:
Saat ini ASEAN telah menyepakati Cetak Biru MEA 2025 yang memuat Rencana Aksi Strategis (Strategic Action Plan/SAP) periode 2016-2025, dimana salah satunya memuat SAP di sektor perasuransian. Salah satu target utama integrasi asuransi ASEAN 2025 adalah kemudahan bagi seluruh penduduk ASEAN untuk menikmati produk atau jasa asuransi secara lintas batas, di manapun obyek asuransi itu berada di seluruh negara anggota ASEAN.Â
