May Day, May Day, SOS Pabrik Listrik Kite...

Di masa krisis ekonomi sepuluh tahunan lewat sedikit ini, PLN menghadapi nilai tukar rupiah yang melemah. Nilai tukar masih di level Rp16.000-an per USD. Rendahnya nilai tukar ini akan memukul PLN dari sisi keuangan. Perlu diketahui, PLN sebenarnya mengalami mismatch antara pendapatan dan biayanya.

tirto.id

Pendapatan dari penjualan listrik PLN lebih banyak berbentuk Rupiah, sedangkan biayanya lebih banyak dalam USD. Melemahnya nilai tukar berpotensi mendorong kenaikan biaya bagi PLN, seperti untuk pengadaan energi primer (BBM, batubara dan gas), impor peralatan, serta pembayaran ULN. Nah pusing kan? Dibayar dalam rupiah, membayar dalam USD...

PLN merupakan BUMN yang disebut pemerintah wajib terlibat dalam meringankan beban kelompok masyarakat tertentu yang terdampak Covid-19 melalui keringanan tagihan listrik. Di tengah Covid-19, PLN mendapat tugas itu, wajib meringankan tagihan masyarakat yang berarti mengurangi pendapatan PLN.

Salah satu upaya mengurangi rasa sakit ini bisa saja, PLN mendapat kebijakan harga energi primer yang acceptable. PLN memiliki komponen biaya yang besar dari energi primer. Harga energi primer masih relatif tinggi, terutama gas. Pemerintah telah berencana menetapkan harga gas untuk listrik PLN sebesar USD6 per mmbtu. Kebijakan ini positif untuk menurunkan biaya produksi listrik PLN.

Kedua, adanya fasilitas penyediaan valas oleh Bank Indonesia (BI) dengan biaya yang wajar dalam rangka mengurangi dampak pelemahan nilai tukar terhadap kebutuhan valas PLN. Sangat berisiko bagi PLN dan stabilitas pasar keuangan bila PLN dibiarkan membeli valas di pasar (market) dengan harga yang berlaku saat ini.

antarafoto.com

Mekanismenya bisa saja antara lain dengan PLN menerbitkan surat berharga. Surat berharga ini lalu dibeli BI dengan janji akan dibeli kembali oleh penerbit (Reverse Repo). Hasil dari penjualan surat berharga nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan impor dan pembayaran ULN (refinancing). Dengan cara ini, kebutuhan valas PLN dapat terpenuhi dengan biaya yang wajar.

Ketiga, pemerintah perlu memfasilitasi renegosiasi kontrak TOP antara PLN dan IPP swasta. Kontrak TOP perlu dimodifikasi untuk meringankan beban keuangan PLN.  

Tantangan yang dihadapi PLN tahun ini cukup berat. Karenanya, Covid-19 ini perlu sekaligus menjadi momentum untuk mendorong keberpihakan seluruh pihak kepada PLN. PLN adalah perusahaan negara strategis dan sekaligus 'sistemik' bagi perekonomian.

Kita tidak boleh membiarkan PLN bertarung sendiri dengan keterbatasannya. Sangat penting bagi PLN agar tetap mampu mempertahankan kelangsungan usahanya, menjaga kesehatan keuangan, serta memiliki cash flow yang cukup. Tak ada maksud lain, ini semua agar PLN mampu menjalankan misi pemerintah, menyelesaikan kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi negara, sekaligus membantu beban rakyat kecil terdampak Pagebluk Corona.