Di tengah maraknya pembangunan dan proyek-proyek infrastruktur, suara-suara pembela lingkungan dan masyarakat kecil seringkali terabaikan. Namun, di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, seorang nelayan bernama Pak Kholid tampil sebagai sosok inspiratif yang berani melawan proyek pembangunan pagar bambu yang dinilai merugikan masyarakat nelayan dan ekosistem laut.
Pak Kholid, dengan lantang menyuarakan kekhawatiran dan penolakan terhadap proyek tersebut. Baginya, keberadaan pagar bambu tidak hanya mengganggu aktivitas melaut dan mencari nafkah para nelayan, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan mereka.
"Ekosistem laut adalah warisan berharga yang harus kita jaga. Bukan hanya kepentingan ekonomi sesaat yang harus diutamakan," tegas Pak Kholid.
Keberanian Pak Kholid ini mencerminkan beberapa hal penting:
Perjuangan Hak-Hak Nelayan Kecil: Aksi Pak Kholid merupakan representasi dari perjuangan nelayan kecil yang seringkali terpinggirkan dalam pembangunan. Ia membuktikan bahwa suara masyarakat akar rumput memiliki kekuatan untuk didengar.
Kesadaran Dampak Lingkungan: Penolakan terhadap proyek pagar bambu didasari oleh kesadaran yang tinggi akan dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lingkungan laut. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek ekologi dalam setiap proyek pembangunan.
Prioritas Ekosistem Laut: Pak Kholid mengingatkan kita semua bahwa kesehatan ekosistem laut harus menjadi prioritas utama. Kepentingan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
Aksi Pak Kholid mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk [Sebutkan pihak-pihak yang mendukung, misalnya organisasi lingkungan, tokoh masyarakat, dll.]. Mereka sepakat bahwa pembangunan harus berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan memperhatikan dampak sosial serta lingkungan.
Ketidakadilan yang Terasa Nyata
Kholid tidak berhenti di situ. Ia bicara lebih dalam soal hukum yang seringkali berat sebelah. Untuk masyarakat kecil, aturan seperti tombak; salah sedikit, langsung kena. Namun bagi pemilik kekuasaan, hukum justru sering jadi perisai.
"Pemanfaatan ruang laut itu ada aturannya. Tanpa izin, jelas melanggar hukum. Tapi, kenapa hukum seperti lupa arah kompas kalau berhadapan dengan orang besar?" tegasnya.
