BPIP Larang Pakai Hijab Paskibraka 2024, GMNI Singkawang: Presiden Harus Copot Ketua BPIP

Singkawang,- Ketika bendera merah putih berkibar dengan gagah, seharusnya tidak ada satupun warga negara yang merasa terpinggirkan. Namun, kasus Paskibraka berjilbab menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan nilai-nilai kebangsaan. polemik adanya pencopotan jilbab bagi  anggota  Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024  oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), menuai berbagai konflik dan kecaman.  tidak seharusnya hal ini terjadi.

melihat kebijakan yang terus menjadi polemik dan menuai banyak  kritikan.  Johriansyah atau akrab di sapa Bung Johri Ketua GMNI Kota Singkawang juga ikut menyoroti kebijakan tersebut dan mengecam kebijakan yang di keluarkan oleh BPIP tersebut. 

Bung Johri menilai bahwa apa yang di lakukan Oleh BPIP sangat tidak sesuai dengan nilai nilai kebhinnekaan atau keberagaman dan melanggar hak asasi manusia (HAM), "kita melihat adanya berita ini tentu menjadi sebuah atensi khusus bagi kita ya, bahwa kebijakan yang di keluarkan oleh BPIP ini tentu sangat bertentangan dengan HAM dan itu sejatinya adalah sebuah bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak beragama yang sudah jelas dijamin oleh undang - undang, sehingga pemahaman terkait kebhinekaan oleh ketua  BPIP ini dangkal sekali ya." Ujar bung johri.

Bung Johri menilai bahwa dengan adanya kebijakan ini membawa dampak serius karna menyebabkan pertentangan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan. menurutnya keduanya  tidak perlu bertentangan dan negara harusnya mampu mengakomodasi keduanya, "pemahaman tentang keseragaman yang di ucapkan oleh ketua BPIP ini sungguh menjauhi nilai - nilai kebhinneakaan,  dan tentu kita sebagai umat islam, memahami bahwa menutup aurat atau menggunakan jilbab adalah perintah agama, jadi tidak boleh ada upaya atau tindakan yang besifat diskiriminasi atas kebebasan beragama dan menjalankan perintah bagi pemeluknya. Tambahnya.

Johri mengatakan bahwa tanggapan ini adalah bentuk perhatian dan dukungan  terhadap anggota paskibraka yang berasal dari kota singkawang, johri menilai bahwa adanya kebjikan itu tentu berdampak pada psikologis anggota paskibraka yang beragama islam yang merasakan identitas agamanya di abaikan. "ya tentunya  menjadi kebanggaan bagi kita semua ya apa lagi masyarakat kalbar, khususnya kota singkawang bahwa  ada putera dan Puteri daerah yang terpilih menjadi anggota paskibraka tingkat pusat 2024 oleh sebab itu kita tidak ingin hak-hak kemerdekaan mereka, kebebasan mereka, di cederai oleh kebijakan semacam ini. jelas secara tidak langsung kebijakan ini membawa dampak secara psikologis kepada para Paskibraka yang beragama Islam, terutama yang merasa identitas agamanya diabaikan."

Atas kebijakan yang menuai polemik ini pun johri menyampaikan bahwa GMNI Kota Singkawang menyerukan dan  mendesak Presiden Jokowi  mencopot   keapala BPIP Yudian Wahyud  dan meminta maaf ke publik.
"kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat dan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh politik nasional untuk mendesak presiden mencopot kepala BPIP" Tegas Bung johriansyah. 8/15/2024