BUMN Tambah Merugi, Menteri Rini Telah Gagal

Menjelang akhir tahun 2017, publik dikejutkan dengan laporan Tempo berupa kerugian BUMN mencapai 23 perusahaan dengan nilai kerugian mencapai Rp 5,23 triliun. Tentu ini sangat jauh dari target Kementerian BUMN yaitu hanya rugi 10 BUMN di tahun 2017, bahkan baru tanggal 29 Nopember 2017 Deputi BUMN yang baru di angkat Ahmad Bambang (mantan Wadirut Pertamina yang di copot Menteri BUMN) dalam pernyataan yang dikutip media menyatakan target kerugian BUMN 2017 hanya 10 perusahaan. 

Isu holding BUMN yang di goreng besar-besaran salah satu cara untuk menutup aroma tidak sedap kerugian BUMN. Apakah mengejutkan, tentu saja tidak, karena salah satu Netizen Kompasiana sudah menulis tentang anjloknya kinerja BUMN pada triwulan pertama 2017 https://www.kompasiana.com/ariefnulis/kinerja-bumn-turun-jokowi-dalam-bahaya_5918d7735897731941f00915.

Selain kerugian BUMN, maka target keuntungan BUMN di tahun 2017 sebesar 197 triliun atau meningkat 21% dari realisasi laba BUMN 2016 sebesar Rp 164 triliun tidak akan tercapai. Tentu target laba BUMN 2017 sangat sulit tercapai, karena per semester 1 tahun 2017 Laba BUMN justru turun Rp 1 triliun. Kemudian pada triwulan 3 Tahun 2017 periode Januari-September 2017 memang BUMN sektor perbankan labanya meningkat, namun laba Pertamina justru turun 29% dari US$ 2,88 miliar atau setara Rp 38,9 triliun menjadi US$ 1,99 miliar atau setara Rp 26,8 triliun. 

Terlebih inefisiensi Pertamina yang kembali naik, maka diperkirakan di tahun 2017 laba Pertamina hanya di kisaran Rp 28 triliun, bandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp 42 triliun. Ada selisih penurunan laba Rp 14 triliun di Pertamina di era kepemimpinian Elia Massa Manik. Maka sudah tidak mungkin bagi Kementerian BUMN merealisasikan target keuntungan BUMN 2017 sebesar Rp 197 triliun. Artinya sudah 3 tahun berturut-turut laba BUMN tidak tercapai, ditambah jumlah BUMN yang merugi di tahun 2017 meningkat dibandingkan 2016. Sayang luput dari pengamatan publik, tentang "hattrik" gagal mencapai target.

Menteri Rini lebih suka kumpulin Direksi BUMN dibandingkan Suruh Direksi BUMN bekerja

Silahkan Googling maka akan banyak ditemukan berita Menteri Rini kumpulin Direksi BUMN, mulai raker ke Karimunjawa, sampai yang terbaru di akhir 2017 melakukan raker di Bengkulu. Dalam konteks Raker tentu sangat baik, namun di era digital apakah mesti selalu kumpulin Direksi BUMN, mestinya melalui Video Conference maka kegiatan semacam ini dapat pula dilakukan. 

Tatap muka Menteri dengan Direksi BUMN tetap perlu, tetapi tidak harus sering dilakukan. Sesuai protokol di BUMN, maka kehadiran Direksi BUMN akan diikuti dengan staf pendukung, mulai jajaran protokol, humas, materi dan lainnya. Jika 118 Dirut BUMN kumpul, maka jumlah yang hadir bisa mencapai 500 orang ditambah jajaran kementerian BUMN maka akan lebih dari 600 yang hadir. Jika yang hadir seluruh Direksi BUMN, dapat dipastikan acara akan dihadiri lebih dari 2.000 orang. Maka dapat dibayangkan berapa biaya yang keluar. 

Mestinya maskapai Garuda Indonesia menikmati peluang ini, namun sayangnya BUMN ini terus saja merugi. Sudah dapat pasar yang dapat dikatakan monopoli, karena standar penerbangan BUMN umumnya adalah Garuda, masih saja rugi.

Program "seolah-olah"BUMN hadir setiap kegiatan bersifat nasional tentu baik-baik saja, karena akan ada dana CSR yang digelontorkan. Namun karena sifatnya tidak berkelanjutan, maka dana tersebut cenderung habis pada setiap event. Seperti BUMN hadir untuk negeri di setiap momen 17 agustus, maka setiap provinsi menghabiskan dana sekitar Rp 6-7 miliar, untuk 34 provinsi maka sudah ratusan miliar dalam bentuk pembagian sembako, jalan sehat dan sebagainya. Kegiatan bersifat charity lebih menonjol dibandingkan kegiatan community developent.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Galau, BUMN sudah disuntik PMN masih saja rugi

Pada rapat kerja dengan DPR di bulan pada 7 September 2017 sebagaimana dikutip Tempo, Menteri Keuangan Sri Mulyani galau karena ada 6 BUMN yang rugi bersihnya bertambah setelah negara menyuntik modal melalui Penyertaan Modal Negara (PNM), ke enam BUMN tersebut adalah PT Dok Perkapalan Surabaya, PT Dirgantara Indonesia, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara IX dan PT Perkebunan Nusantara X.