Hutan vertikal kedepannya adalah salah satu alternatif dalam rangka mencapai SDGs dalam rangka mitigasi perubahan iklim dengan model perumahan yang berkelanjutan terutama di kota-kota besar akibat terbatasnya lahan. Contoh hutan vertikal yang sangat terkenal berada di pusat Kota Milan yang mampu menampung sebanyak 900 pohon dan lebih 20.000 tanaman (semak dan bunga) dibangun bersamaan dengan dua menara tempat tinggal setinggi 76 meter dan 110 meter (Kucherova dan Narvaez, 2018).
Dampak yang dirasakan dari hutan vertikal adalah menyerap karbon dioksida dan debu, menghasilkan oksigen dan  membentuk iklim mikro. Dewasa ini kecenderungan hutan vertikal selain di pusat Kota Milan, sudah diterapkan juga di Swiss, Belanda, Belgia bahkan di China. China salah satu negara yang menerapkan hutan vertikal pertama di Asia tepatnya di Nanjing Towers. Hal ini sesuai dengan penelitian Silalahi dan Situmorang (2014) yang menyatakan bahwa akibat keterbatasan lahan dan pertambahan penduduk, model hutan kota yang cocok di Kota Medan adalah model tipe pemukiman dengan penerapan hutan kota privat dengan konsep hutan vertikal sangat cocok diterapkan di Kota Medan.
Beberapa studi menyatakan seperti Dobss et al., (2018) yang menyatakan bahwa hutan kota yang berada diperkotaan dapat memberikan jasa ekosistem yang berkaitan dengan kesejahteraan warga dan menjaga kualitas lingkungan perkotaan dari dampak buruk lingkungan. Salah satu contoh hutan kota di Kota Medan yang sangat diminati masyarakat adalah Hutan Kota Taman Beringin.
Penelitian Silalahi dan Situmorang (2014) menemukan bahwa masyarakat Kota Medan sangat positif terhadap keberadaan Hutan Kota Taman Beringin terutama untuk aktifitas olahraga, rekreasi, pengenalan fauna, diskusi, tempat makan siang, dan lain-lain.
Hutan Vertikal Dalam SDGs
Hutan kota/ruang terbuka hijau sangat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) terutama dalam beberapa aspek. SDGs ini adalah sebagai salah satu komitmen dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai solusi untuk menjaga planet bumi dan kemaslahatan manusia. Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia yang juga memiliki tanggung jawab dalam mengatasi kerusakan lingkungan.
Salah satu solusi dalam mengatasi masalah dunia (perubahan iklim) adalah pembangunan hutan vertikal di perkotaan. Hutan vertikal di perkotaan sangat cocok diterapkan di daerah perkotaan yang memiliki kendala di keterbatasan lahan sebagai akibat mahalnya harga lahan. Hutan kota/ruang terbuka hijau berdasarkan banyak penelitian dapat dikatakan sebagai benteng pertahanan dalam mengatasi permasalahan lingkungan di perkotaan. Hutan kota juga dalam perkembangannya dapat mengatasi permasalahan dunia yang tertuang dalam SDGs.
Beberapa aspek yang dapat didukung dalam pembangunan hutan kota atau ruang terbuka hijau berupa hutan vertikal menurut Borelli et al., (2018) adalah tujuan ke-3 (Good health and well-being), tujuan ke-8 (decent work and economic growth), tujuan ke-10 (reduced inequalities), tujuan ke-11 (sustainable cities and communities) dan tujuan ke-16 (peace, justice and strong institutions). Keberadaan hutan kota maupun ruang terbuka hijau sangat berdampak kepada banyak aspek berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sehingga layak dijadikan solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan diperkotaan dengan konsep hutan vertikal.
Penutup
Hutan vertikal menjadi alternatif dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan yang berada di perkotaan. Pemerintah dengan stakeholders dapat membuat kebijakan selain penambahan luasan hutan kota berupa pembuatan hutan vertikal terutama kepada para pengembang perumahan dan masyarakat dalam rangka mitigasi perubahan iklim. Pemberian insentif yang menarik berupa pengurangan pajak terhadap pengembang maupun masyarakat yang menerapkan hutan vertikal menjadi salah satu cara untuk merangsang penerapan kebijakan tersebut.
Hutan vertikal menurut beberapa penelitian dapat menciptakan iklim mikro, menyerap karbon dioksida, debu dan menghasilkan oksigen. Dibutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan stakeholders dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan lingkungan melalui pembuatan kebijakan hutan vertikal di kota Medan. Mari kita kawal pemerintah daerah menyudahi kebijakan-kebijakan yang tidak berbasis lingkungan dewasa ini karena lebih banyak mudarat yang didapat daripada keuntungan yang diperoleh.
(* Sudah pernah terbit di Harian Analisa 20 Januari 2020)
