Koalisi Prabowo - Sandiaga melayangkan kritik tentang dislenggarakannya acara pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali pada 8-14 Oktober 2018. Mereka berpendapat bahwa acara tersebut dinilai terlalu mewah.
Pemerintahan Jokowi diminta untuk melakukan penghematan biaya penyelenggaraan. Selain itu dana yang ada disarankan untuk membantu korban bencana gempa dan tsunami di Palu, Donggala, serta korban gempa Lombok.
Entah ini pengalihan isu dari kasus Ratna Sarumpaet yang sebelumnya viral, atau memang murni kritik yang disampaikan beberapa hari menjelang acara.
Saya pikir-pikir disini agak sedikit aneh, mengapa kritik tersebut tidak disampaikan jauh-jauh hari? Bahkan bilamana perlu disampaikan pada saat pemerintahan SBY.
Untuk dikehaui bahwa acara pertemuan tahunan IMF-World Bank ini diinisiasi di masa pemerintahan SBY tahun 2014. Indonesia lah yang menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah acara bergengsi tersebut.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh mantan Menteri Ekonomi di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Chatib Basri. Melalui cuitan di akun twitter Chatib Basri membenarkan bahwa Pemerintahan SBY lah yang mengajukan diri untuk jadi tuan rumah perteuan tersebut.
![Dokumentasi Pribadi](https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/10/08/chatib-5bbb295f12ae947b8c72b602.jpg?t=o&v=770)
Pada dasarnya pemerintahan Jokowi masih sangat mampu untuk menangani korban gempa di Lombok, Donggala dan Palu. Sejatinya acara pertemuan IMF-World Bank sudah dipersiapkan sangat matang hingga mendapat pujian dari IMF.
Ketua Unit Khusus Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 Peter Jacobs mengungkapkan, pujian tersebut dilontarkan secara langsung oleh Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde. Hal serupa juga diungkapkan oleh para direktur IMF. Peter mengungkapkan, mereka takjub dengan persiapan-persiapan yang dilakukan Indonesia. "Kami sudah bertemu Madame Lagarde dan para direktur IMF. Mereka belum pernah melihat persiapan sebaik ini," kata Peter ketika ditemui di area Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Minggu (7/10/2018). (Sumber)
Hal tersebut dapat menimbulkan kesan kurang kompak antara SBY dan Prabowo. SBY yang mengusulkan, Prabowo justru menolaknya. Selain itu acara ini membawa nama Indonesia dihadapan kepala Bank Sentral seluruh dunia. Baik buruknya acara ini akan sangat berdampak pada citra dan harga diri bangsa Indonesia.
Anggaran IMF-World Bank
Luhut Binsar Pandjaitan telah berulang kali menjelaskan mengenai anggaran tersebut. Sebagai ketua panitia nasional pertemuan tahunan beliau menyebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp 566,9 miliar.
Angka tersebut ternyata tidak sebesar yang disampaikan tim Prabowo. Kubu oposisi menyebut anggaran yang dikeluarkan untuk Pertemuan Tahunan Rp 800-an miliar.
Dalam rapat antara pemerintah dan DPR RI memang telah diketok palu bahwa limit anggaran untuk IMF-World Bank sebesar Rp 855,5 miliar, namun pada kenyataannya yang terpakai hanya Rp 566,9 miliar.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono lebih detail menjelaskan terkait anggaran pelaksanaan IMF-World Bank sudah dibahas secara intens oleh pemerintah bersama DPR RI Â denga mekanisme multiyears. Besaran anggaran saat disepakati bersama yaitu Rp 45,4 miliar pada 2017 lalu Rp 810,1 miliar pada 2018 sehingga total yang dialokasikan Rp 855,5 miliar.
Jika secara perhitungan sudah sangat matang dan disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif maka seharusnya tidak perlu ada keraguan lagi untuk melaksanakan acara itu.
Secara politik seharusnya Prabowo lebih berhati-hati berkomentar pada acara ini. Karena acara ini dislenggarakan di Bali. Daerah dimana partai PDIP selalu unggul dari tahun ke tahun. Acara ini tentu akan sangat menguntungkan sektor pariwisata Bali. Komentar negatif kubu Prabowo pada acara ini akan sangat mempengaruhi persepsi Prabowo di sana. Bisa-bisa pundi-pundi suara untuk Prabowo Sandi di Bali akan semakin tergerus gara-gara komentar mereka tentang rapat IMF-World Bank.
Untuk itu sekali lagi saya sangat menyarakan kubu Prabowo lebih berhati-hati dalam memberikan statemen. Jangan hanya fokus pada menyerang pemerintahan Jokowi, tetapi perhatikan juga efek domino dari pernyataan tersebut.