Mencari Wagub Pendamping Anies Baswedan

Telah resmi Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta. Untuk itu dimulailah pencarian pengganti sosok pendamping Anies Baswedan untuk memimpin Provinsi DKI Jakarta. Berbagai media memberitakan beberapa alternatif nama yang bisa dinaikkan untuk menjadi wagub. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Mardani Ali Sera, Mohamad Taufik, Nurmansjah Lubis.

Lantas siapakah yang seharusnya mendampingi Anies Baswedan memimpin Jakarta? Menurut saya jawaban dari pertanyaan tersebut seharusnya dijawab dengan memilih calon yang mampu mendukung Anies merealisasikan program kerjanya. Karena menangani Ibu Kota Negara itu bukanlah perkara yang mudah. Perlu kemampuan memimpin dan berkomunikasi yang sangat baik.

Namun hal tersebut belum tentu akan menjadi pertimbangan utama. Yang pasti siapa wakil yang dipilih akan sangat bergantung pada keputusan bersama yang diambil oleh partai pendukung Anies Sandi. Apakah para partai pendukung itu akan mengajukan kadernya atau justru memilih profesional sebagai pendamping Anies hingga kini masih menjadi misteri.

Sempat muncul pengakuan bahwa Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik telah menyetujui dua nama kader PKS sebagai penganti Sandiaga Uno. Namun Taufik menyatakan, persetujuan itu tidak sah secara administratif.

Belakangan ini M. Taufik justru mengutarakan pendapat lain tentang persetujuan pengganti Sandiaga Uno. Setelah sebelumnya dia mengaku telah menandatangani surat persetujuan wakil Gub DKI pengganti Sandiaga Uno. Seolah dia terpaksa memberikan tanda tangan, lantaran dia tidak  ingin terjadi keramaian di ruang VIP pada waktu itu.

ilustrasi pencarian menggunakan teropong | kennedyexecutive.com

"Supaya enggak ramai saja di VIP room, menurut saya tidak sah kesepakatan itu, apalagi sekretaris saya enggak tanda tangan," ujar M. Taufik.

Dia pun mengatakan, pembuatan kesepakatan pada internal Gerindra dilakukan dengan mekanisme rapat. Kesepakatan tersebut harus tertulis dengan tanda tangan ketua dan sekretaris. Tidak bisa dilakukan secara mendadak seperti yang terjadi di ruang VIP itu. (sumber)

Jalan Samping Menentukan Wakil

Jika sebelumnya PKS telah legowo melepaskan posisi cawapres pendamping Prabowo bukan dari kader PKS. Kemudian sekarang menuntut Wagub DKI diserahkan pada PKS, secara politik tentu hal itu lumrah. Mana mungkin partai mau terus-terusan mengalah. Kalau orang barat bilang "no free lunch", artinya tidak ada yang gratis dalam dunia politik.

Jika dilihat sikap partai Gerindra dilihat dari perilaku M. Taufik seolah tidak semudah itu menyerahkan posisi Wagub kepada Kader PKS. Besar kemungkinan partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini masih berkeinginan agar posisi Wagub DKI diisi oleh kader Gerindra. Hingga kini mereka belum mengerucut pada nama tertentu.

Jalan Tengah Menentukan Wakil

Bila memang tarik ulur politik untuk menentukan wakil dirasa sangat alot dan tak kunjung usai, lebih baik menempuh jalur lain untuk menentukan wakil gubernur. Mengingat janji politik Anies Sandi waktu kampanye masih banyak yang belum teralisir dengan baik. 

Masyarakat DKI masih menanti gebrakan besar yang membawa Ibu Kota Negara ini kepada perubahan radikal yang lebih baik. Utamanya untuk mengatasi masalah klasik menahun seperti macet, banjir, ketersediaan tempat tinggal, kebersihan sungai, lapangan pekerjaan dan lain lain.

Saya mengusulkan untuk memilih wakil dari profesional atau mantan menteri saja. Dengan mekanisme seleksi serta dilakukan fit n proper test dihadapan panelis yang ditunjuk oleh partai pendukung Anies Sandi. 

Harus memiliki rekam jejak yang baik, reputasi yang baik, serta kinerja yang mumpuni selama menjadi pemimpin. Bila perlu ajak masyarakat DKI untuk berdialog, siapa seharusnya yang mendampingi Anies Baswedan. Siapa tahu justru muncul tokoh-tokoh yang lebih baik diluar nama-nama yang sudah diusulkan sebelumnya.