Gajah-gajah di Aceh Berterima Kasih Atas 20.000 Hektar Lahan Milik Prabowo Subianto

Gajah-gajah di Aceh, jika bisa berbicara, akan menyampaikan terima kasih kepada Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, yang menghibahkan 20.000 hektar tanahnya untuk konservasi gajah.

Tanah itu miliknya pribadi, dihibahkan setelah World Wide Fund for Nature (WWF) meminta Presiden  Prabowo untuk memberi tempat bagi gajah. Permintaan itu disampaikan oleh Raja Inggris, Charles III  saat bertemu dengan Raja Charles II dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke Inggris November 2024 lalu.

Prabowo saat itu melakukan perjalanan kenegaraan pertamanya sebagai Presiden RI. Negara yang dikunjungi Prabowo termasuk China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab (UAE).

Di Inggris, Prabowo berhasil membawa 'oleh-oleh' investasi senilai US$ 8,5 miliar atau sekitar Rp 135,15 triliun.

Baca juga: Prof Zudan Mengubah Wajah Dukcapil dengan Inovasi

"Pak Prabowo ketika bertemu dengan Raja Inggris, yang ada juga WWF di sana dan WWF, meminta kepada Pak Prabowo untuk ada wilayah konservasi gajah. Waktu itu diminta 10.000 hektare di Aceh untuk wilayah konservasi gajah," kata Hasan, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, 3 Desember 2024.

"Pak Prabowo bilang tidak 10.000 (hektar). Pak Prabowo kemudian menyumbangkan lahan beliau sebesar 20.000 hektar untuk konservasi gajah yang nanti akan dikelola oleh WWF," jelasnya.

Rencana ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam mendukung upaya pelestarian satwa liar, khususnya gajah, yang saat ini menghadapi ancaman kehilangan habitat. Lahan yang disumbangkan ini rencananya akan dikelola oleh WWF untuk menjaga kelestarian gajah di Aceh.

Menyikapi hal itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai perlunya klarifikasi lahan yang dimaksud oleh Presiden Prabowo. Apakah lahan pribadi atau lahan konsesi yang berada di PT. Tusam Hutani Lestari (PT THL) yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

Sepengetahuan WALHI Aceh, Prabowo Subianto memiliki IUPHHK berdasarkan SK.556/KptsII/1997 dengan luas areal kerja 97.300 hektare dan izin tersebut akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2035. Lahan itu tersebar di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen dan Aceh Utara. Sebagian besar lahan itu banyak terbengkalai dan ada juga yang sudah digarap oleh warga setempat.

Baca juga: "DREAM EXPRESS" - Eighties Music Party, Menggali Kenangan Slow Rock 80-90an

Meski begitu, WALHI Aceh menilai langkah Presiden Prabowo itu dapat memperkuat upaya pelestarian 4 satwa kunci yang semakin terancam akibat degradasi hutan di Serambi Mekkah.

Baca juga: Pembentukan Karakter Tidak Bisa Dilakukan Sendirian

"Kami menunggu janji tersebut, ini bisa menjadi momentum dan contoh bagi pemegang izin lainnya yang area konsesinya berada di koridor satwa," kata Direktur WALHI Aceh, Ahmad Shalihin, 4 Desember 2024.

Populasi Kritis

Indonesia merupakan rumah bagi dua spesies gajah, yaitu Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang merupakan subspesies gajah Asia, dan Gajah Kalimantan (Elephas maximus borneensis) yang juga subspesies gajah Asia namun dengan populasi yang sangat terbatas.

Kedua spesies ini menghadapi ancaman serius yang memerlukan tindakan konservasi segera untuk mencegah kepunahan mereka.

Gajah Sumatera adalah spesies yang sangat terancam punah. Menurut data dari WWF dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), populasi Gajah Sumatera saat ini diperkirakan berada pada angka 1.300-1.500 ekor. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya dimana populasi gajah di Sumatra mencapai ribuan ekor.

Sedangkan, Gajah Kalimantan memiliki populasi yang jauh lebih kecil, dengan perkiraan hanya sekitar 80-100 ekor yang tersisa di alam liar. Gajah Kalimantan ini tersebar di wilayah utara Kalimantan, terutama di daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.

Badan Konservasi Dunia sejak 2012 menyatakan Gajah Sumatera  (Elephas maximus sumatranus) termasuk populasi kritis (critically endangered).

Persoalan terbesar bagi gajah Sumatera adalah hilangnya kawasan habitat mereka. Hutan tropis yang secara masif terus berubah hilang menjadi hutan industri, perkebunan masyarakat atau permukiman yang dimulai sejak adanya progam transmigrasi ke Sumatera pada tahun 1970-an yang hingga kini terus terjadi.

Bahkan, lebih buruk lagi adalah jalur yang selalu dilintasi gajah telah diubah menjadi perkebunan. Tidak heran jika terjadi kasus gajah merusak kebun masyarakat. 

Di Aceh misalnya, dalam 10 tahun terakhir merupakan salah satu provinsi dengan populasi gajah Sumatra terbesar di Indonesia dengan tingkat konfliknya masih tinggi. Terutama di Kabupaten Aceh Tengah, Bener dan Bireuen kerap terjadi konflik satwa gajah dengan manusia.

Dalam konvensi tentang Perdagangan Internasional Satwa dan Tumbuhan (CITES), gajah sumatera dan gajah kalimantan dimasukkan dalam Appendix I di Indonesia sejak tahun 1990. Artinya, gajah sumatera dan gajah kalimantan tidak boleh diperjualbelikan sebagai hewan utuh ataupun bagian tubuh satwa tersebut.

Namun perburuan terhadap gajah tetap terjadi. Masih ditemukan jejak bekas pembunuhan gajah untuk diambil gadingnya, yang di pasar perdagangan gelap internasional dihargai sangat mahal.

Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) mencatat, seperti dikutip dari kompas.id, pada tahun 2020 terjadi 19 kematian gajah liar di lokasi Jambi, Aceh, dan Riau. Jumlah ini meningkat dari 9 kasus kematian pada tahun 2019.

Terhitung dalam sepuluh tahun terahir (2011--2020) kasus kematian gajah mencapai 189 ekor, mayoritas mati karena jerat listrik, perburuan, racun, dan sling baja, hanya tiga yang mati alami.

Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Raja Charles III di Istana Buckingham, London, Kamis, (21/11/2024). (via REUTERS/Jonathan Brady)

Dahsyat

Dalam kacamata Narliswandi Piliang, blogger ternama, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menghibahkan 20.000 hektar lahan milik pribadinya di Aceh adalah langkah yang dahsyat.

"Sebuah laku dahsyat, Presiden @prabowo menghibahkan lahan miliknya 20 ribu hektar bagi konservasi Gajah," ujar Iwan, panggilan akrabnya dalam akun Tiktok-nya @iwanpiliangofficial

Mantan wartawan itu mengatakan, bagi korporasi Sawit, misalnya mereka bahkan menanam di lahan bukan HGU-nya kini terbukti lebih 3 juta hektar, mereka terindikasi pelaku tambun penggelap pajak pola Transfer Pricing,  

"Presiden Prabowo justeru mehibahkan lahan bagi konservasi Gajah. Bagi saya ini terobosan dahsyat memuliakan manusia, alam dan seisinya."

 "Gajah-gajah berterima kasih kepada Prabowo Subianto karena 20.000 hektar lahannya diserahkan untuk konservasi gajah."

 Lahan seluas 20.000 hektar itu, tambah Iwan Piliang, jika dikonversi pendapatan minimum dari penjualan sawit saja setahun akan menghasilkan Rp 2 triliun. Belum lagi dari CPO dan lainnya.

 " Apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto seharusnya diikuti oleh para konglomerat lainnya yang memiliki lahan sawit di Sumatra atau Kalimantan. Setelah mengeruk keuntungan, sudah semestinya membalas budi dengan memberikan lahan bagi konservasi gajah," tegas Iwan Piliang. ***