Sesaat setelah resmi dilantik sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Rabu, 15 Maret 2024, Zudan Arif Fakrulloh berseloroh "Saya Dirjen terlama di Kemendagri."Meski berseloroh namun apa yang dikatakan Prof. Zudan, panggilan akrabnya, tidaklah berlebihan. Lelaki yang lahir di Sleman, Yogyakarta, 24 Agustus 1969 menjabat sebagai bos Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan SIpil (Ditjen Dukcapil) selama 7 thun 9 bulan. Torehan prestasinya bukan kaleng-kaleng.
Mengakhiri masa tugasnya sebagai Dirjen Dukcapil, Prof. Zudan sudah menerima 31 penghargaan level nasional, dan 5 penghargaan tingkat internasional.
Legacy dan prestige itu menunjukkan keberhasilan Prof.Zudan menjalankan amanah yang diterimanya sebagai Dirjen.
Prof. Zudan tak hanya berhasil mengubah wajah birokrasi Dukcapil yang dipimpinnya menjadi lembaga pemerintahan yang efisien, tapi juga memberi warna dalam proses legislasi di Indonesia dengan menjadi tim penyusun Rancangan Undang-Undang.
Sebanyak 18 undang-undang dan berbagai peraturan yang ia ikuti, di antaranya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemilu Presiden dan Undang-Undang Pemilu Legislatif.
Kecemerlangan Prof.Zudan dalam kariernya tidak terlepas dari pengalamannya berorganisasi yang dijalaninya sejak duduk di bangku sekolah menengah. Selain karate, ia juga aktif di remaja pencinta alam dan karang taruna.
Anak pasangan Dibyo Suwarto dan Sukamtiyah ini juga pernah menjadi Wakil Ketua OSIS SMa 3 Padmanaha Yogyakarta, serta Ketua Badan Perwakilan ahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS).
Ketika masih kuliah di Fakultas Hukum UNS, anak ketujuh dari sembilan bersaudara itu sudah mendapat bea siswa dari Yayasan Adji Darma Bhakti. Prestasi yang sama berlanjut hingga melanjutkan pendidikan S2 Universitas Diponegoro mendapatkan beasiswa dari Yayasan Wijaya Kusuma Surabaya.
Sedangkan Program S3 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro diselesaikannya setelah mendapatkan beasiswa program unggulan dari Program Urge Bank Dunia.
Bea siswa itu sangat meringankan beban orangtuanya. Prof.Zudan memang berasal dari keluarga sederhana.
Dunia kerja diawalinya dengan menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma kemudian di Fakultas Hukum Untag Surabaya dan di Universitas Borobudur.
Mantan Ketua Umum Federasi Karate Tradisional Indonesia itu mengawali kariernya di dunia birokrasi pada 1 April 1999 dengan menjadi CPNS di Badan Diklat untuk diarahkan menjadi Widyaiswara.
Hingga pada bulan Desember 2002 ia mendapatkan tugas pada 25 Juni 2008 sebagai eselon IV di Badan Diklat Kemdagri, yang bertugas untuk menyusun kebijakan pengelolaan STPDN dan IIP yang kemudian digabung menjadi IPDN.
Kariernya terus meningkat saat diangkat menjadi Kepala Bagian Penyusunan Perundang-undangan. Kemudian pada bulan September 2010 ditugaskan sebagai Plt. Kepala Biro Hukum Kemendagri, dan dilantik sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri pada tanggal 9 November 2011.
Hingga akhirnya ayah tiga anak (Muhammad Fatah Anugerah Akbar, Zatila Aqmar Arifa dan Hazida Fakhrin Arifa) menjadi Dirjen Dukcapil  sejak 1 Juli 2015 hingga 15 Maret 2023.
Gebrakan pertama Prof.Zudan pada 2015 adalah diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Langkah ini diikuti kerjasama dengan  5 perbankan dan  59 Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan elektronik serta Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Setelah itu inovasi-inovasi terus lahir dari lembaga yang dipimpinnya. Masyarakat menyambut dengan antusias, karena inovasi yang ditelorkan dari Dukcapil meringankan beban mereka. Semisal, warga tak perlu lagi harus mengeluarkan ongkos pergi ke kantor Dukcapil, juga antri, untuk mencetak KTP nya yang hilang atau rusak. Mereka bisa mencetak sendiri di rumah atau kantor dengan kertas putih polos jenis HVS A4 80 gram.
Prof. Zudan telah menginisiasi program Dukcapil Go Digital yang berfokus pada 14 inistiatif seperti memodernisasi Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya dengan pembubuhan kode QR, penggunaan Tanda Tangan Elektronik di dalam organisasi Dukcapil untuk pemrosesan dokumen kependudukan, serta mendorong pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan sektor publik dan swasta yang lebih aman dan terpercaya.
Dalam satu kesempatan, Prof Zudan mengatakan bahwa konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapannya. Pelayanan publik difokuskan untuk selalu tidak menambah beban bagi masyarakat. Seperti  tidak memberikan tambahan biaya, prosedur yang tidak berbelit, waktu penyelesaian yang lebih singkat, atau tidak ada hambatan akses
Tak mengherankan jika wajah Dukcapil lalu berubah menjadi  sosok yang melayani warga dengan lebih efisien, melakukan jemput bola dan terus melakukan terobosan-terobosan.
Salah satu penghargaan internasional, yakni Honorable Mention dari Future of Government Awards. Future of Government Awards pada 2022 memperkuat pengakuan dunia internasional atas berbagai terobosan yang dilakukan oleh Prof. Zudan dan jajarannya di Dukcapil.
Penghargaan internasional yang diselenggarakan oleh AWS Institute, UNDP (United Nation Development Program), dan Apolotical kepada tokoh pemerintahan yang berhasil melakukan transformasi digital dalam pemerintahan dan pelayanan publik, dan berdampak positif nyata bagi masyarakat.
Mencermati dan mengulas tentang apa yang dilakukan oleh Prof. Zudan dalam kariernya tidaklah cukup sekian halaman atau satu-dua buku saja. Ahli administrasi negara itu tak hanya menuai sukses di Dukcapil Kemendagri, tapi juga menjadi Penjabat Gubernur sebanyak tiga kali.
Dalam tulisan mendatang, bisa dilihat inovasi apa saja yang sudah ia lakukan sehingga membuat Prof.Zudan meraih penghargaan dan penghargaan nasional serta internasional. ***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
