Media Komunikasi Publik pada Kementerian Kesehatan (Studi Kasus Covid 19 di Indonesia Tahun 2021)

Abstrak

Sejak masuknya virus Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 hingga tahun 2021 belum ada penurunan dan melonjaknya angka penyebaran virus Covid 19 menyebabkan pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk media Media asing menilai Kementerian Kesehatan RI tidak sigap dalam menangani pandemi Covid19 yang terus meningkat. 

Kemenkes seharusnya  mengkomunikasikan kebijakan yang benar agar dapat sampai dengan baik dan dapat  memutus mata rantai covid 19 ini ,maka Kemenkes RI juga didukung oleh pihak-pihak terkait yaitu Kominfo melakukan komunikasi pada publik melalui media yang dimiliki. berfokus pada bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Kemenkes RI dan Kominfo dalam memutus mata rantai covid 19.

kata kunci : komunikasi publik, covid 19, media

Pendahuluan

Sejak masuknya virus Covid 19 di Indonesia pada awal tahun 2020 hingga tahun 2021  belum terlihat penurunan angka penyebaran virus Covid 19 di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari terus meningkatnya jumlah pasien yang positif covid baik pasien yang bergejala maupun pasien yang tidak bergejala (OTG). 

Semakin banyaknya jumlah pasien covid 19 menyebabkan tingginya Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit rujukan covid 19 di Indonesia.

Semakin melonjaknya aangka penyebaran covid 19 menyebabkan pemerintah dalam hal ini Kementrian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia mendapat sorotan dari berbagai media asing, hal ini tidak mengherankan karena Kemenkes  RI merupakan institusi yang  bertanggungjawab   atas penanganan Covid 19 di Indonesia. 

Media asing menilai Kementrian Kesehatan RI tidak sigap dalam menangani pandemi covid 19 yang terus meningkat. Kemenkes seharusnya dapat mengambil kebijakan yang dapat mengatasi penyebaran covid 19 dan mengkomunikasikan kebijakan tersebut agar sampai dengan baik ke seluruh masyarakat.

Meskipun dinilai lamban dalam menangani Covid 19 namun Kemenkes RI sebagai institusi yang berada di garda terdepan tetap berupaya untuk dapat menekan penyebaran covid 19 di Indonesia yaitu dengan mengedukasi masyarakat tentang kebiasaan baru 3M yaitu Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Menjaga jarak ,lalu memberikan penyuluhan tentang vaksin dan memberikan vaksin bertahap kepada masyarakat. 

Banyak pro dan kontra baik pejabat pemerintah maupun public figure, hal ini membuat masyarakat menjadi bingung dan takut untuk melakukan vaksin  karena tanggapan negatif mengenai vaksin ini.

Kemenkes dibantu juga dengan Kominfo untuk dapat melakukan komunikasi publik agar efektif dalam memutus mata rantai coviid 19, serangkaian komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan teknik persuasif. 

Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif.  Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Kemenkes RI dan Kominfo dalam memutus mata rantai covid 19 di Indonesia.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang akan diolah, dianalisis dan dijadikan rekomendasi. 

Peneliti akan mengamati kegiatan komunikasi publik yang dilakukan melalui saluran daring seperti website www.promkes.kemkes.go.id dan media sosial yaitu Instagram @dit.promkes yang dilakukan pada bulan Juni 2020 sampai bulan Januari 2021. 

Pemilihan waktu tersebut karena pada bulan Juni 2020 kegiatan masyarakat memasuki kenormalan baru setelah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Data sekunder diperoleh dari studi Pustaka yang berasal dari dokumen yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI.

Hasil dan Pembahasan

Akun Instagram @dit.promkes mengunggah 203 foto dan akun Youtube @pusprmkes mengunggah 175 video.berdasarkan  data tersebut, pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan RI melalui Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada peningkatanpengetahuan publik atas potensi risiko dan ancaman masalah kesehatan sehingga masyarakat mampu menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri dari wabah Covid-19. 

Meskipun demikian Direktorat Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI tetap menggunakan media Offline agar dapat mendukung informasi yang disebarkan melalui media Online. 

Sedangkan untuk media online adalah kegiatan komunikasi yang digunakan yaitu  jaringan internet/data seperti media digital (koran & majalah digital, website, vlog),dan media sosial seperti (Instagram,Youtube,Twitter).

Informasi yang diposting pada Bulan Juni -- Juli 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru seperti di Jika sedang Flu Di Rumah saja, memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak, penggunaan uang elektronik, balita dan lansia di rumah saja. 

Seluruh informasi yang berkaitan dengan Adaptasi kebiasaan baru yang ada pada Instagram @dit.promkes pada bulan Juni-Juli 2020 diposting Selain poster adaptasi kebiasaan baru baru pada bulan Agustus-September 2020 Kemenkes RI melalui @dit.promkes juga membuat twibonne dan Poster pada bulan Agusutus 2020 @dit.promkes juga memposting video animasi tentang cara memakai masker kain yang baik. Video ini juga dilengkapi dengan teks atau tulisan untuk memperjelas informasi bagi masyarakat. 

Sumber : @pusprmkes (Youtube)

Upaya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pada media sosial yang dikelola secara resmi oleh Kemenkes RI adalah untuk dapat mengubah perilaku dalam memutus penyebaran covid 19 mengedepankan prinsip dari komunikasi persuasi Menurut Little Jhon dan Jabusch. 

Salah satu kebijakan pemerintah yang mendapat banyak penolakkan dari masyarakat adalah pemberian vaksin covid 19 untuk itu pemerintah berupaya mengadakan dialog dengan masyarakat dengan mengundang para pakar dibidang vaksin, pemuka agama, dan juga influencer agar dapat meyakinkan masyarakat tentang manfaat vaksin sebagai upaya memutus penyebaran virus covid 19 ditengah masyarakat.

Kesimpulan 

Komunikasi Publik yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan media offline dan juga media online untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. 

Komunikasi publik yang dilakukan menerapkan prinsip persuasi dengan menekankan partisipasi atau peran serta masyarakat untuk ikut merancang pesan agar dapat mencapai perubahan perilaku dari masyarakat baik individu atau pun kelompok.

Daftar Pustaka 

Devito, J. A. (2010). Komunikasi Antar Manusia. Tangerang Selatan. Karisma Publishing Group. Pagiwati, T, R. (2020). Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19. https://www.youtube.com/watch?v=0vwFmk9eHcI.

 Ruslan, R. (2010). Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. PT. Raja Grafindo Persada. 

Salamah. (2020). Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19. https://www.youtube.com/watch?v=0vwFmk9eHcI