Mohon tunggu...
Johan Wahyudi
Johan Wahyudi Mohon Tunggu... Guru - Guru, Pengajar, Pembelajar, Penulis, Penyunting, dan Penyuka Olahraga

Pernah meraih Juara 1 Nasional Lomba Menulis Buku 2009 Kemdiknas, pernah meraih Juara 2 Nasional Lomba Esai Perpustakaan Nasional 2020, pendiri Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Mata Pena, mengelola jurnal ilmiah, dan aktif menulis artikel di berbagai media. Dikenal pula sebagai penyunting naskah dan ghost writer. CP WA: 0858-6714-5612 dan Email: jwah1972@gmail.com..

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Pak Mendiknas, Jika Saja Pejabat Pendidikan Daerah Dikirim dari Pusat

15 September 2011   04:34 Diperbarui: 26 Juni 2015   01:57 160
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption id="attachment_135025" align="aligncenter" width="638" caption="Pak Mendiknas, kirimkanlah pejabat pendidikan dari Jakarta agar terlepas dari kepentingan politik kepala daerah."][/caption]

Jakarta adalah pusat pemerintahan dan ekonomi. Semua orang tentunya sepaham dengan itu. Karena daya magnet tersebut, masyarakat pun berbondong-bondong ingin mencari nafkah ke sana. Terlebih, suasana lebaran masih terasa alias arus balik. Sekadar menitip keponakan untuk mencari atau dicarikan pekerjaan. Bekerja apa sajalah yang penting bekerja di Jakarta.

Atas kondisi itu, saya tidak menampik atau menolaknya. Jakarta memang menjadi pusat pemerintahan. Tentunya Jakarta memiliki banyak orang pintar. Semua orang cerdas dikumpulkan di Jakarta lalu bekerja untuk memajukan Indonesia Raya. Jadi, sebuah promosi jabatan tentunya berujung ke Jakarta. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan promosi jabatan dan ditugaskan ke Jakarta?

Berkenaan dengan itu, saya tergelitik dengan wacana Pak Mendiknas beberapa waktu silam. Waktu itu, Pak Mendiknas akan menentukan pejabat di lingkungan pendidikan. Mungkin setingkat Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupatan/ Kota, Kepala Sekolah, dan Pengawas/ Penilik Sekolah. Entah saya tidak mengetahui perkembangan itu atau wacana itu menguap, saya tidak mengetahui perkembangannya.

Saya berharap dan sangat berharap agar Mendiknas itu membangun budaya profesional di kalangan pendidikan. Mungkin Mendiknas sudah membangunnya, tetapi pengawasannya tidak dilakukan secara efektif. Tentunya itu berdampak terhadap ketersendatan program pendidikan.Menurutku, hanya dunia pendidikanlah yang dapat mengubah bangsa ini agar tumbuh, berkembang, dan maju. Semua sangat ditentukan oleh mutu pendidikan.

Apa lacur, pejabat pendidikan sering diisi oleh orang-orang yang dekat dengan penguasa. Siapa dekat dialah yang dapat. Siapa jauh dan bersiaplah semakin menjauh. Tak lagi terpikirkan sikap profesional karena keinginan lebih didasarkan faktor kedekatan. Maka, dunia pendidikan pun berjalan stagnan alias di tempat. Jika demikian, kapan bangsa ini maju?

Pak Mendiknas, apakah Bapak tidak berkeinginan untuk menyusun rencana strategis (renstra) pejabat pendidikan? Orang pintar jangan hanya ditumpuk di Jakarta, Pak. Daerah juga memerlukan orang-orang pintar. Kirimkanlah pejabat-pejabat pendidikan yang pintar ke daerah.Indonesia itu luas dan memerlukan banyak pejabat yang pintar. Jika Bapak hanya mendudukkan mereka di Jakarta, pendidikan daerah sulit maju.

Pejabat Jakarta tentu lebih memahami konsep yang akan Bapak kembangkan daripada pejabat daerah. Oleh karena itu, pejabat Jakarta tentu lebih menguasainya daripada pejabat daerah. Namun, kondisi itu belum terjadi saat ini. Pejabat daerah masih sekadar mendapat kiriman informasi dan kadang informasi itu sulit atau tidak diterapkan secara keseluruhan. Pelaksanaan program terpotong-potong sehingga sulit mencapai sasaran.

Bapak perlu memaklumi bahwa tingkat kecerdasan setiap pejabat daerah itu berbeda-beda. Kadang pejabat pendidikan daerah dapat menafsirkan konsep pembangunan yang Bapak berikan. Namun, banyak pula pejabat yang kadang kurang memahami isinya. Karena kurang paham, mereka - pejabat pendidikan itu - tidak dapat menerapkan konsep itu secara efektif. Pada akhirnya, ya begitu-lah.

Jika saja Bapak berkenan mengirimkan pejabat-pejabat Bapak itu ke daerah, tentunya daerah dapat melaksanakan program pembangunan pendidikan sebagaimana Bapak kemukakan.Sulitnya pembangunan pendidikan (salah satunya) disebabkan keterbatasan pemahaman pejabat pendidikan di daerah. Dan itu dapat diatasi jika Bapak mengirimkan pejabat-pejabat Jakarta itu ke daerah.

Demikian, Pak Mendiknas, uneg-uneg-ku sebagai guru. Saya hanya berkeinginan agar duniaku berkembang dan maju. Seakan saya tidak kuat lagi menahan keinginan untuk menyampaikan ini kepada Bapak secara langsung. Hanya melalui kompasiana-lah, saya menaruh harap semoga Bapak berkenan membaca tulisan ini. Terima kasih, Pak, jika Bapak memang berkenan membacanya.

Sumber gambar: sini

Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun