Kesimpangsiuran opini tentang tragedi Tolikara hendaknya disikapi secara khusus dan dengan mempertemukan pihak pihak yang terlibat dalam pertikaian itu dan dicarikan solusi terbaik sebagai tindakan strategis bagi keamanan kita semua.
Disinilah peran dan fungsi kementerian dalam kabinet yang berperan memberikan penjelasan, memberikan penerangan dan memberikan pencerahan baik kepada masyarakat di lokasi kejadian maupun masyarakat se tanah air. Hal ini penting agar informasi yang jelas dan akurat dari pihak pemerintah pusat ini akan meredam meluasnya aksi yang dapat berkembang dan terjadi di daerah lain.
Saya ingat dulu ada Menteri Penerangan Harmoko yang apabila ada masalah yang muncul di daerah segera tampil di media televisi maupun radio dan surat kabar dan memberikan penjelasan daan penerangan kepada masyarakat tentang duduk persoalan yang sebenarnya dan apa saja langkah langkah yang akan dan sedang dijalankan pemerintah dalam merespon dan mencari jalan keluar terhadap persoalan yang terjadi.
Kenapa persoalan yang terjadi di Tolikara baru-baru ini agak kurang di tampilkan peran dan fungsi kementerian Komunikasi dan Informatika. Memang di TV nasional ada wawancara pihak MUI dan Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI yang sempat saya ikuti tayangannya.
Salah satu poin yang saya sempat tangkap bahwa persoalan terjadinya tragedi Tolikara adalah salah satunya adanya mis-komunikasi. Olehnya diperlukan peran kementerian komunikasi dan informatika khususnya di daerah seluruh Indonesia dalam meningkatkan penjelasan dan penerangan secara aktif.
Pertanyaan yang muncul, apakah masih diperlukan adanya Menteri Penerangan di Indonesia? Ini hanya wacana yang dapat didiskusikan bersama.
Salam Kompasiana.
Manado, 22 Juli 2015.
