Pemikiran orang-orang Tionghoa mengenai pendidikan, dipengaruhi oleh pemikiran tradisional mereka yang sudah lama mengakar dan berkembang, yakni Konfusianisme. Nilai-nilai konfusianisme mengakar dalam kebudayaan masyarakat Tionghoa, seperti keharmonisan, kewajiban sosial, dan pengembangan moral individu untuk kebaikan masyarakat menjadi landasan dalam sistem pendidikan tradisional. Di sisi lain, bonum commune, yang merupakan konsep kunci dalam filsafat Barat, menawarkan perspektif tentang pentingnya kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir dari kehidupan sosial. Masyarakat Tionghoa memang tidak secara spesifik mempunyai istilah Bonum Commune, akan tetapi mereka telah menjalankan praktik yang sejalan dengan istilah tersebut karena sejak awal kehidupannya, masyarakat Tionghoa selalu menekankan arti penting keharmonisan dalam suatu tatanan sosialnya.
Dalam tradisi filsafat Barat, bonum commune berarti "kebaikan bersama" atau "kesejahteraan umum." Hollenbach, seorang teolog Jesuit pada abad 19, menyatakan bahwa Bonum Commune sangat akrab dalam pembicaraan mengenai visi bersama tentang suatu hidup yang baik dalam komunitas. Konsep ini memiliki akar dalam filsafat Aristoteles, yang memandang manusia sebagai makhluk sosial yang hanya dapat mencapai kebahagiaan sejati melalui hubungan harmonis dengan sesama. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Thomas Aquinas dalam tradisi Kristiani, yang menekankan bahwa bonum commune adalah tujuan akhir dari tatanan sosial yang adil. Bonum Commune bukan lagi kumpulan dari kebaikan-kebaikan pribadi, namun segala kondisi yang memungkinkan orang mencapai tujuannya. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini menekankan pentingnya pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada kesuksesan individu tetapi juga pada kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Bonum Commune dibangun atas keterlibatan aktif semua anggota komunitas (Hollenbach, 64).
Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menanamkan nilai-nilai kehidupan, tidak hanya nilai akademi semata, tetapi bagaimana cara kita bertindak dan bersikap kepada orang lain. Pendidikan bisa diartikan sebagai proses untuk menumbuhkan sikap, cara pandang, dan cara bertindak yang manusiawi. Menjadi manusiawi berarti dalam kesadaran penuh sebagai manusia mempunyai peran untuk ikut ambil bagian dalam bertanggung jawab dan menempatkan dirinya dalam kerangka hidup sosial bersama dengan orang lain. Bonum Commune sebagai salah satu bentuk kesejahteraan umum dipahami sebagai matra sosial dan komunal dari kebaikan moral (Kompendium Ajaran Sosial Gereja 164).
Nilai bonum commune menemukan perwujudannya dalam filsafat Tiongkok, khususnya dalam Konfusianisme. Konfusius mengajarkan konsep ren (kemanusiaan) dan li (tata krama), yang menekankan pentingnya keharmonisan sosial dan tanggung jawab individu terhadap komunitas. Dalam pandangan Konfusius, pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk karakter moral individu sehingga mereka dapat berkontribusi pada masyarakat yang harmonis. Prinsip bonum commune dan nilai tradisional Tiongkok berbagi kesamaan dalam pandangan bahwa pendidikan harus melayani masyarakat, bukan hanya individu. Pemikiran ini semakin relevan dalam konteks global saat ini, di mana tantangan seperti ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi membutuhkan pendekatan pendidikan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Dalam konteks pendidikan, bonum commune menekankan pentingnya pengembangan moral individu sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sistem pendidikan di China, yang masih dipengaruhi oleh tradisi Konfusianisme, memiliki perhatian besar pada pendidikan moral. Dengan mengintegrasikan prinsip bonum commune, program pendidikan moral di China dapat diperluas untuk mencakup tantangan global, seperti keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Sistem pendidikan di China sering dikritik karena tekanan kompetitifnya yang tinggi, terutama dalam ujian masuk universitas (gaokao). Pendekatan berbasis bonum commune dapat menginspirasi pergeseran paradigma dari kompetisi individu menuju kolaborasi dan kerja sama. Dengan demikian, pendidikan dapat lebih mendorong siswa untuk berpikir dalam kerangka kolektif dan menemukan solusi untuk masalah sosial yang kompleks. Masyarakat Tiongkok menangkap peluang bahwa untuk menanamkan kebaikan bersama sejak dini adalah lewat jalan pendidikan. Masyarakat Tiongkok sangat menyambut baik ketika pemerintah di era Deng Xiaoping menetapkan kebijakan satu anak cukup. Kebijakan ini ditangkap sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak mereka, karena semakin sedikit anak yang ada, biaya investasi untuk pendidikan anak semakin tinggi. Semakin tinggi dana untuk pendidikan, semakin baik pula kualitas anak-anak mereka dalam kehidupan mereka, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Pendidikan menjadi kesadaran utama para orang tua, yang tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak mereka dapat berhasil bersaing.
Survei yang dilakukan oleh Keyu Jin, salah seorang mahasiswa asal Tiongkok yang menempuh studi lanjut di London School of Economics and Politics, dalam publikasinya yang berjudul “The New China Playbook: Beyond Socialism and Capitalism”, mengatakan bahwa dalam sampel yang mencakup orang-orang muda berusia delapan belas hingga dua puluh dua tahun selama periode 2002 hingga 2009 (rekan-rekan saya, yang lahir pada tahun 1980-an), anak kembar 40 persen lebih kecil kemungkinannya untuk melanjutkan ke sekolah menengah akademis yang mempersiapkan mereka untuk masuk universitas dibandingkan dengan anak tunggal. Anak kembar juga 30 persen lebih mungkin untuk menghadiri sekolah menengah kejuruan yang menyediakan pelatihan khusus. Siapapun yang mengenal Tiongkok saat ini tahu bahwa mengisi jadwal anak-anak dan khawatir tentang pendidikan dan prestasi mereka telah menjadi hobi nasional. Dampak lain dari kebijakan tersebut adalah wanita-wanita muda di Tiongkok, terkhusus mereka yang berasal dari kalangan Gen Z jauh lebih berorientasi pada karir daripada rekan-rekan mereka yang lebih tua, dengan proporsi 18 kali lebih besar daripada rekan-rekan mereka yang berusia milenial yang menyatakan preferensi untuk kemajuan karir daripada memiliki anak. Para wanita di Tiongkok tampil menjadi pribadi yang berpendidikan tinggi, pendidikan terakhir mereka rata-rata berada pada tingkat pascasarjana dan mereka tampil menjadi pemimpin yang tampil di kancah nasional maupun internasional.
Dalam era teknologi dan inovasi, pendidikan di China telah menekankan pentingnya STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan dimensi kemanusiaan. Dengan mengadopsi prinsip bonum commune, pendidikan di China dapat menyeimbangkan inovasi teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menghasilkan teknologi yang tidak hanya maju tetapi juga etis dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Globalisasi telah membawa tantangan baru dalam pendidikan, seperti perlunya pengakuan terhadap keberagaman budaya dan kolaborasi internasional. Globalisasi telah menumbuhkan prinsip solidaritas yang kuat di tengah-tengah masyarakat Tiongkok. Pendidikan yang mereka terima menumbuhkan semangat untuk bersama-sama mencapai cita-cita idealnya. Bonum Commune dalam pendidikan bagi masyarakat Tiongok mendorong partisipasi, penguatan, dukungan individu dan kelompok yang satu dengan yang lain untuk mencapai kepenuhan hidup. Tidak ada manusia yang bisa hidup bagi dirinya sendiri, dia selalu bergantung pada orang lain, bukan saja untuk tujuan praktis, tetapi untuk tujuan perkembangan dan rasa saling terhubung dengan pribadi yang lain dalam konteks pengembangan kepribadian seutuhnya.
Prinsip bonum commune dapat menjadi panduan dalam menciptakan sistem pendidikan global yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Dalam konteks ini, pendidikan di China dapat menjadi model untuk mempertemukan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan global.Sebagai contoh, inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan oleh China mencakup program pendidikan yang dirancang untuk membangun hubungan antarbangsa. Dengan menanamkan prinsip bonum commune dalam program ini, China dapat mempromosikan nilai-nilai kesejahteraan bersama dan solidaritas global.
Prinsip bonum commune telah menawarkan potensi besar untuk memperkaya pemikiran pendidikan di China. Meski demikian, implementasinya tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan tradisi pendidikan yang sangat kompetitif dengan kebutuhan untuk membangun budaya kolaborasi. Selain itu, modernisasi dan tekanan ekonomi seringkali mengalihkan fokus dari pendidikan moral ke hasil materialistik. Pendidikan hanya dipandang dari aspek kognitifnya saja tanpa memperhatikan aspek humanisme dan solidaritasnya. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk inovasi. Dengan mengadopsi pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan nilai-nilai bonum commune, pendidikan di China dapat menjadi lebih relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Pemikiran bonum commune memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran pendidikan di China. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam sistem pendidikan, China dapat memperkuat tradisi filosofisnya yang berorientasi pada keharmonisan sosial dan sekaligus menjawab tantangan global.
Johanes Maximillien Adhi - Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
