      Indonesia sendiri pernah mengalami krisis kepercayaan terhadap mata uang, yakni krisis moneter tahun 1998. Efek dari krisis 1998 bisa kita saksikan sendiri. Harga barang kebutuhan pokok jadi melambung tinggi yang membuat banyak masyarakat kelaparan. Hal ini menciptakan kerusuhan dan meningkatnya angka kriminalitas. Banyak masyarakat tak bersalah yang menjadi korbannya.
      Sebelum masa krisis, ekonomi Indonesia sebenarnya sedang bagus-bagusnya. Menurut data Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia antara tahun 1990 hingga 1996 secara rata-rata menyentuh angka 7,24%.
      Namun, penggunaan sistem nilai tukar tetap (Fixed Exchange rate) yang tidak dibarengi dengan pengelolaan cadangan devisa dan hutang luar negeri yang baik menyebabkan rupiah menjadi rentan. Hal ini menciptakan kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas berbondong-bondong menukar rupiah mereka dengan dolar Amerika Serikat agar nilai kekayaan mereka tidak merosot (Tarmidi, 1999). Nilai tukar rupiah terhadap dolar jadi melambung hingga sempat menyentuh angka Rp16.800/USD. Semua ini berakar dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah.
      Untung saja krisis tersebut dapat ditangani dengan tepat oleh pemerintahan Presiden Habibie. Dalam bukunya yang berjudul Detik-Detik Yang Menentukan, Presiden B.J. Habibie menuliskan bahwa fokus kebijakan beliau pada masa krisis 1998 adalah mengubah keadaan yang unpredictable (tidak menentu) menjadi predictable (menentu). Presiden Habibie berusaha menciptakan kepastian dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan rupiah sehingga harga menjadi turun.
      Seandainya krisis 1998 tidak ditangani dengan tepat, nilai rupiah akan terus merosot dan pemerintah akan melarang penukaran dolar untuk mencegah pemerosotan rupiah. Meskipun dilarang, masyarakat akan tetap lebih ingin memegang dolar daripada rupiah. Kondisi ini menciptakan pasar gelap yang memperdagangkan dolar. Indonesia akan mengalami perdagangan dolar di pasar gelap layaknya Venezuela dan negara-negara lain yang mengalami hiperinflasi, seperti Zimbabwe dan Argentina.
      Salah satu jalan yang paling tepat untuk negara yang sudah terlanjur mengalami hal tersebut adalah melakukan dolarisasi penuh (Hanke, 2017). Dolarisasi akan menyebabkan penurunan tingkat inflasi dan menstabilkan perekonomian.
      Di Amerika Latin, kebijakan dolarisasi penuh pernah dilakukan beberapa negara untuk memperbaiki kestabilan perekonomiannya, seperti Panama, Ekuador, dan El Salvador. Saat ini, Argentina juga sedang mengajukan proposal untuk melakukan dolarisasi penuh di negaranya. Mereka akan membuang peso Argentina dan menggantikannya dengan dolar sebagai mata uang domestik.
      Namun, dampak negatif dari dolarisasi penuh adalah negara tersebut akan kehilangan kedaulatan ekonomi. Bank sentral mereka tidak punya kendali penuh untuk mengontrol dolar yang beredar di negaranya. Ini adalah harga mahal yang harus dibayar oleh negara yang kepercayaan masyarakatnya telah hilang terhadap mata uangnya sendiri. Pilihannya hanya ada dua, yaitu tetap mengalami inflasi parah dan ketidakstabilan ekonomi, atau menjual kedaulatan ekonominya.
       Kepercayaan memang mahal harganya. Menurut prof. Dr. Syamruddin Nasution, guru besar Sejarah Peradaban Islam UIN Suska Riau, kepercayaan adalah urat nadi kehidupan. Fungsi urat nadi sangat vital, yaitu mengedarkan darah bersih yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Jika sekali teriris, luka dari urat nadi tersebut bisa menyebabkan kematian.
      Begitu pula dalam perekonomian. Kepercayaan terhadap rupiah adalah hal yang paling vital dalam perekonomian Indonesia. Jika masyarakat Indonesia percaya dengan rupiah, mereka akan mau menukarkan barang dan jasa mereka dengan rupiah. Alhasil, perekonomian akan terus mengalir ke seluruh tubuh Republik Indonesia.
      Kesediaan untuk memegang rupiah merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan tersebut adalah urat nadi dalam perekonomian Indonesia yang berdaulat. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uangnya sendiri merupakan kondisi paling berat yang bisa menyebabkan kematian kedaulatan ekonomi suatu negara.
