Tahun 2020 lalu, papa saya yang merupakan seorang pensiunan PNS, dikenalkan suatu peluang bisnis oleh temannya. Peluang tersebut adalah budidaya cacing tanah (Lumbricus rubellus) yang kaya akan protein. Cacing tersebut nantinya dikeringkan dalam mesin oven terlebih dahulu. Setelah kering, cacing tersebut akan dijual kepada perusahaan farmasi sebagai bahan baku obat.
Peluang usaha ini menjadi lebih menarik karena berapa pun cacing yang diproduksi, sudah ada perusahaan yang siap menampung cacing tersebut. Jadi, papa saya hanya perlu memikirkan efisiensi biaya produksi.
Namun, saat mendapat peluang sebaik ini, keluarga saya sedang dilanda masalah keuangan karena toko sepeda yang kami buka sejak tahun 2011 baru saja bangkrut. Masalah permodalan menjadi kendala utama bagi papa saya. Untungnya, masalah permodalan ini tidak berlangsung lama karena papa saya segera mendapatkan pinjaman tanpa agunan dari Bank BRI bernama kredit BRIGuna. Tidak butuh waktu lama bagi papa saya untuk menjalankan peluang usaha budidaya cacing setelah mendapatkan pinjaman dari BRI. Alhasil, keluarga kami dapat merasakan keuntungan dari budidaya cacing tersebut.
Kisah Papa saya diatas hanyalah satu dari 14 juta cerita pengusaha mikro yang telah menerima pinjaman dari BRI. Menjadi penerima pinjaman dari Bank BRI mungkin adalah hal yang biasa. Namun, bila kita mencoba berpikir sebaliknya, mampu menjadi pemberi pinjaman bagi lebih dari 14 juta pengusaha kecil merupakan hal yang luar biasa.
Bagi perbankan, memberi kredit kepada pengusaha kecil merupakan pinjaman yang berisiko. Pada umumnya, bank lebih senang menyalurkan kredit kepada klien besar ketimbang pengusaha kecil. Buktinya adalah adanya rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM), yaitu porsi kredit minimal yang wajib disalurkan perbankan untuk mendukung keuangan inklusif, salah satunya adalah penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jika memang perbankan senang menyalurkan kredit kepada UMKM dengan porsi yang besar, tidak mungkin Bank Indonesia menerbitkan kebijakan rasio RPIM.
Bagi BRI, rasio RPIM bukanlah angka yang perlu diperhatikan. Jika Bank Indonesia mewajibkan perbankan meminjamkan minimal 25% portofolio kreditnya kepada UMKM, Bank BRI telah menyalurkan hingga 82,5% portofolio kreditnya secara sukarela untuk UMKM pada tahun 2022, atau setara dengan Rp849,2 triliun.
Data dari Bank Indonesia menunjukan penyaluran kredit perbankan kepada sektor UMKM pada tahun 2022 mencapai Rp1.351,25 triliun. Itu artinya 62,84% total penyaluran kredit perbankan kepada UMKM berasal dari Bank BRI. Hadirnya Bank BRI sebagai bank yang fokus utamanya menyalurkan dana kepada UMKM sangat berarti bagi perekonomian Indonesia.
Dominasi UMKM terhadap perekonomian Indonesia bisa dibilang cukup tinggi, di angka 60,5% dan telah menyerap 96,9% tenaga kerja. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian di negara lain, seperti Jepang (50%), Korea Selatan (49%) dan Amerika Serikat (44%). Karena itu, fokus pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan perekonomian adalah mendorong UMKM untuk naik kelas.
Dalam simulasi yang dilakukan oleh Prof. Dr. Rully Indrawan (2019), hanya dengan 10% saja UMKM yang naik kelas, pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 9,3%. Dengan mendorong UMKM untuk naik kelas, perekonomian nasional akan mencapai pertumbuhan yang memuaskan.
Tantangan untuk Naik Kelas
Meski begitu, suci (2017) menyebutkan adanya tantangan yang perlu dihadapi oleh UMKM untuk bisa naik kelas. Tantangan pertama adalah kurangnya permodalan, baik sumber maupun jumlah dana. Hal ini bisa dilihat dari porsi kredit UMKM di Indonesia ternyata masih sangat rendah. Pada tahun 2021, penyaluran kredit perbankan kepada UMKM hanya sebesar 19,47% dari total kredit nasional.
Data ini didukung oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang menyatakan bahwa pada tahun 2020, masih terdapat sekitar 46,6 juta atau sebesar 77,6% UMKM di Indonesia yang belum mendapatkan pembiayaan, baik dari perbankan maupun Lembaga keuangan non bank.
Padahal kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional mencapai 60,5%. Ketimpangan kredit ini menjadi bukti nyata kurangnya akses pendanaan perbankan kepada usaha berskala UMKM.
Karena itu, jika tidak ada perbankan yang mengambil peran sebagai teman UMKM seperti Bank BRI, perekonomian Indonesia akan susah berkembang. Komitmen Bank BRI untuk menjadi "Champion of financial inclusion" dengan meningkatkan akses keuangan bagi UMKM akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pencapaian ini nantinya akan memacu bank-bank lain untuk turut serta dalam memajukan usaha kecil dan menengah di Indonesia.
Tantangan kedua yang harus dihadapi UMKM untuk bisa naik kelas adalah terbatasnya pemasaran. Masalah pemasaran ini terlihat dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) yang menyatakan bahwa kontribusi ekspor UMKM hanya setara 15,6% dari total ekspor nasional. Hal ini menandakan bahwa pasar ekspor nasional masih didominasi oleh pemain besar, yakni sebesar 84,4%.
Kondisi ini berbeda dengan Jepang. Meskipun dominasi UMKM terhadap perekonomian di Jepang berada dibawah Indonesia, yakni sebesar 50%, kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor nasional mencapai 53,8%.
Dan sekali lagi, Bank BRI telah melakukan langkah nyata untuk menghadirkan pengusaha kecil dalam perdagangan internasional. Program yang dijalankan BRI untuk membantu UMKM menjajaki pasar ekspor adalah Program UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR.
128 tahun sudah Bank BRI tumbuh bersama UMKM Indonesia. Langkah yang telah diambil Bank BRI selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan UMKM untuk naik kelas, mulai dari permodalan, pendampingan, pemberdayaan, hingga pemasaran.
Hadirnya Bank BRI sangat berdampak bagi pertumbuhan UMKM dan juga bagi perekonomian Indonesia.
Selamat ulang tahun Bank BRI yang ke-128.
Referensi
Indrawan, Rully. (2019). Sinergitas Pengembangan KUMKM Melalui Penguatan Peran Antar Lembaga. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia -- Presentasi Rapat Kerja Nasional.
Suci, Yuli R. (2017). Perkembangan UMKM di Indonesia. Cano Economos, 6(1), 51-58.
