Berbicara mengenai kusta seakan tak ada habisnya. Banyak pembahasan serius terkait penyakit yang satu ini, seperti akses penanganan, pengobatan, kesempatan kerja, stigma masyarakat, dsb.
Di Indonesia sendiri masih ada beberapa provinsi yang masih memiliki banyak penderita kusta. Diantaranya adalah Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Perlu diketahui bahwa sepanjang tahun 2020 telah ditemukan sebanyak 9 ribu kasus kusta, sehingga total kasus penderita kusta di Indonesia tercatat sebanyak 16.704 kasus aktif yang harus mendapat, perhatian, penanganan, dan pengobatan lebih lanjut.
Ada beberapa program pencegahan penyakit kusta yang bisa dilakukan di tengah pandemi, diantaranya adalah:
- Melakukan pengobatan dan perawatan secara mandiri.
- Skill atau kemampuan petugas kesehatan ditingkatkan.
- Melakukan peningkatan peran serta masyarakat. Contohnya memberikan rujukan dan melakukan pembiayaan dari sumber dana desa.
- Melakukan pemenuhan kebutuhan jasa logistik.
- Pemenuhan jaminan kesehatan bagi OYPMK (Orang yang Pernah Mengalami Kusta) dan disabilitas.
Lalu, bagaimana penanganan inklusif yang harus dilakukan? Beberapa hari yang lalu saya mengikuti sebuah acara webinar di channel YouTube Berita KBR bersama NLR Indonesia. Pembicara pada acara Ruang Publik tersebut adalah Bapak Suwata (Dinas Kesehatan Kab. Subang) dan Ardiansyah (Aktivis Kusta/Ketua PerMaTa Bulukumba).
Acara tersebut mengusung tema "Akses Penanganan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Termasuk Orang dengan Kusta" dan mengungkap beberapa cara dalam menangani kusta, yaitu advokasi pemerintah daerah yang dilakukan dalam UU No 8 Tahun 2016, dan membentuk forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang khusus untuk penanganan inklusif kusta dan penyandang disabilitas.
Beberapa upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meminimalkan kusta, dan menuju Indonesia bebas kusta. Pak Suwata juga mengungkapkan beberapa program yang dilakukan untuk menangani kusta di Kabupaten Subang, diantaranya adalah:
- Sistem kontrol SKPD.
- Melakukan pencegahan kecacatan pada penderita kusta.
- Melakukan pemberdayaan pada OYPMK (Orang yang Pernah Mengalami Kusta) dan disabilitas.
- Sebisa mungkin melakukan pengurangan stigma masyarakat dan diskriminasi terkait kusta.
"Perusahaan minimal menerima dan mempekerjakan sekitar 2% pekerja disabilitas."
Suwata (Dinas Kesehatan Kab. Subang)
Ya, seharusnya beberapa perusahaan juga menyadari keberadaan disabilitas untuk dipekerjakan. Mereka juga memiliki skill yang mumpuni untuk beberapa profesi tertentu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh penderita kusta dan disabilitas?
Ardiansyah selaku Aktivis Kusta/Ketua PerMaTa Bulukumba juga mengungkapkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh penderita kusta dan disabilitas, seperti:
1. Tetap Optimis
Artinya kita semua harus sama-sama optimis dalam hal penanganan dan mengatasi permasalahan kusta di Indonesia.
2. Melakukan Perawatan
Perawatan di sini maksudnya adalah melakukan perawatan anggota tubuh. Mulai dari menjaga kebersihan tubuh, perawatan pribadi, dan perawatan tubuh lainnya supaya terhindar dari bakteri.
3. Konsultasi
Lakukan konsultasi jika ada masalah dengan anggota tubuh kita. Kita bisa mengunjungi Puskesmas terdekat, atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
4. Gunakan Alat Bantu
Penggunaan alat bantu/pelindung pada kecacatan bisa dijadikan alternatif supaya disabilitas tetap bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari.
Keempat cara di atas bisa diterapkan bagi penderita kusta, OYPMK (Orang yang Pernah Mengalami Kusta), dan disabilitas. For your information bahwa selama pandemi banyak orang yang terputus pengobatan penyakit kusta dikarenakan Covid-19.
Terakhir, Pak Suwata memberikan pesan kepada kita semua bahwa sudah saatnya bersama-sama untuk STOP STIGMA tentang kusta dan diskriminasi. Kita semua harus memberikan pelayanan yang inklusif, serta menjunjung kesetaraan akses bagi disabilitas dan OYPMK (Orang yang Pernah Mengalami Kusta) dan disabilitas.
