Di Balik Pernyataan Donald Trump dalam Pembasmian Gerakan Terorisme Islam

Kemarin Malam Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45. Di tengah perayaan inagurasi yang berlangsung meriah, berlangsung demonstrasi oleh sebagian masyarakat Amerika yang tidak senang atau kecewa atas terpilihnya Trump sebagai pemegang tampuk kekuasaan di negeri adikuasa tersebut. Namun dalam artikel ini saya ingin menyoroti terkait pidato politik yang disampaikan beliau di Capitol Hill yang disaksikan langsung kurang lebih 800 ribu warga Amerika. Dalam pidato tersebut, ia mengutarakan keinginannya untuk menjadikan Ameika sebagai Bangsa yang kembali berjaya di panggung internasional dengan semboyannya yang terkenal yaitu "Make America Great Again".

Dari sekian kebijakannya yang ingin dilaksanakannya tersebut, salah satunya yaitu keinginannya untuk memberangus gerakan radikal dan terorisme islam. Di sini kita melihat jelas, sikap politiknya yang bernada diskriminasi terhadap umat muslim. Pasalnya dalam frasa tersebut, ia dengan spesifik menyebut islam sebagai agama yang sarat dengan terorisme. 

Tentu tidak bisa dipungkiri bahwasannya di tengah gejolak yang melanda negara - negara khusunya di Timur Tengah yang berimbas pada instabilitas politik di dunia internasional sedikit banyak pengaruhnya disebabkan adanya pemberontakan dan perlawanan ISIS yang ingin mendirikan Khalifah Islam di Negara Irak dan Suriah. Dimana Amerika terlibat dalam operasi penumpasan atas gerakan tersebut

Tentunya sangat naif dan tidak adil ketika terorisme selalu dilekatkan dengan pergerakan yang dilakukan oleh umat islam. Seperti yang diketahui agama islam di Amerika adalam minoritas, yang selalu lekat dengan perlakuan diskriminasi dan pandangan yang meren\dahkan akibat tragedi serangan 21 September yang merobohkan gedung kembar WTC atau yang lebih dikenal “Black Tuesday” dimana USA mengklaim orang yang bertanggungjawab atas serangaan tersebut ialah Al – Qaeda di bawah kepemimpinan Al - Qaeda. 

Tetapi yang perlu menjadi pemahaman bersama adalah bahwa tidak sepenuhnya ancaman terorisme yang terjadi di Amerika dilakukan oleh umat islam. Tentu ada baiknya kita mencermati data dari FBI yang menyebutkan bahwa sejak tahun 1984 pelaku terorisme di Amerika 94% dilakukan oleh non muslim yang terdiri dari 42% dari wilayah Latin, 24% dari kelompok ekstrim kiri, 7% dari ekstrimis Yahudi, 5% dari kelompok Komunis, dan 16% dari kelompok-kelompok lain. Maka sangantlah jelas pernyataan Trump memancing spekulasi tentang kebijakan politik dalam dan luar negeri yang anti terhadap umat islam. Hal ini jelaslah kontraproduktif dengan semangat demokrasi yang sedang digaungkan kepada masyarakat internasional.

Di sisi lain kebijakan Trump yang ingin menempatkan kedutaan besar Amerika di Yerusalem, yang menjadi wilayah teritorial Palestina merupakan antitesis dari pernyataan sendiri. Dimana hal tersebut sama artinya secara penuh baik politik maupun militer peemerintahan Trump mendukung aksi “penjajahan” Israel atas Palestina yang jelas – jelas hal tersebut merupakan bentuk imperialisme yang dampaknya melebihi aksi terorisme yang dituduhkan kepada umat islam. Sebuah tantangan bagi sistem demokrasi negara Amerika Serikat, apakah mampu tetap setia pada doktrin penghargaan terhadap HAM dan kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, ataukah malah sebaliknya sistem yang digadang – gadang sebagai sistem yang sempurnya akan rontok di tanah yang menjadi rahim bagi kelahiran sistem tersebut. 

Mungkin hanya perjalanan waktu yang mampu menjawabnya dan akan menjadi saksi bagi masa depan demokrasi di USA. Tetapi yang jelas ini merupakan tantangan yang berat bagi kominitas islam yang notabene mengalami perkembangan pesat di negeri patung liberty tersebut. Semoga dunia internasional tidak hanya diam melihat situasi yang menganggu dapat mengganggu perdamaian dan ketertiban dunia ini. 

Dan khusus untuk Negara Indonesia yang sejatinya merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam yang masih memegan prinsip demokrasi dalam gerak roda pemerintahannya segera berani mengambil tindakan baik melalui diplomasi langsung dengan pemerintahan USA atau melalui forum – forum internasional dengan mengedepankan semangat demokrasi substansial dan penghormatan atas HAM yang bersifat hakiki.