Mohon tunggu...
Jimmy S Harianto
Jimmy S Harianto Mohon Tunggu... Jurnalis - Mantan Redaktur Olahraga dan Desk Internasional Kompas

Redaktur Olahraga (1987-1993), Wakil Redaktur Opini dan Surat Pembaca (1993-1995), Redaktur Desk Hukum (1995-1996), Redaktur Desk Features dan Advertorial (1996-1998), Redaktur Desk Internasional (2000-2003), Wakil Redaktur Kompas Minggu (2003-2008), Redaktur Desk Internasional (2008-2012)

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Jokowi: Perpres "Publisher Rights" Bukan untuk Konten Kreator

21 Februari 2024   08:44 Diperbarui: 21 Februari 2024   13:16 412
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

"Akhirnya kemaren saya meneken Perpres ini," kata Jokowi, seraya menekankan bahwa lahirnya Perpres ini justru dari keinginan kalangan insan pers sendiri. Bukan pemerintah yang berniat mengatur perusahaan pers, atau mengatur konten media. Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital, dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas.

Presiden Jokowi juga mengingatkan tentang dampak implementasi Perpres ini. "Kita masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi terutama selama masa transisi implementasi Perpres ini. Baik khususnya untuk respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan, " kata Presiden pula.

Bantalan Jangka Pendek

Akibat adanya revolusi teknologi di dunia informasi ini, Presiden Jokowi mengatakan pihaknya memahami perusahaan pers saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit. Banyak perusahaan pers konvensional pada gulung tikar.

"Saya juga meminta Menkominfo agar memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers, minimal untuk bantalan jangka pendek," kata Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Hari Pers.

"Memang ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan perusahaan pers. Kita semua harus tetap memikirkan bagaimana menghadapi transformasi di era digital ini. Setidaknya untuk bantalan jangka pendek," kata Jokowi, disambut tepuk tangan riuh di kalangan insan pers.

"Sebelum lupa yang pertama ingin menjawab keluhan pak Hendry Ch Bangun (Ketua PWI Pusat) tadi mengenai Gedung Pers Pancasila yang ada di kota Yogyakarta," kata Jokowi. Jokowi mengatakan sudah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk ikut membangun gedung pers itu di Yogyakarta.

Direktur Pers Pancasila PWI Pusat Sihono HT bersama bersama Pengurus PWI DI Yogyakarta mengatakan di luar acara ini, pihaknya sudah berkordinasi dengan Pemprof DIY untuk penyediaan lahan, analisis perhitungan anggaran dan gambar bangunan Grha Pers Pancasila.

"Lokasinya di lahan yang sekarang dipakai untuk kantor PWI DIY di Jalan Gambiran 45 Yogyakarta," ujar Sihono HT. Bangunan yang direncanakan empat lantai itu, dibangun dengan anggaran sekitar Rp 21 milyar. Dan itu rupanya disanggupi Presiden Jokowi di Ecopark, Ancol, Selasa (20.02.2024) lalu. Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono untuk melaksanakan pembangunan gedungnya.

Kawal Transisi Kepemimpinan Nasional

Selama lebih dari seminggu bahkan sebelum Pemilihan Umum dan Pilpres 2024, PWI Pusat (Persatuan Wartawan Indonesia) menggelar berbagai acara menyambut Hari Pers Nasional yang resminya dirayakan setiap 9 Februari.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun