Maka Sidang Pleno MKMK yang digelar hari Selasa (7/11/2023) ini menjadi menarik dan ditunggu-tunggu masyarakat politik kita, apakah putusan ini akan menegur, memberhentikan dengan hormat atau tidak hormat hakim-hakim yang diduga "memuluskan politik dinasti" menjelang Pilpres 2024 Februari mendatang. Ataukah malah mendesak perubahan putusan MK Oktober lalu?
Ketua MKMK Prof Jimly Asshiddiqie pekan lalu menyatakan, bahwa "telah terjadi kebohongan di antara para hakim MK", di antaranya membiarkan Ketua MK Anwar Usman yang jelas-jelas ipar Presiden Jokowi dan keponakan Gibran Rakabuming Raka, untuk ikut menyidangkan perkara uji materiil pasal 169 UU No 7 taun 2017 tentang batas umur Capres dan Cawapres. Uji Materiil yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu meminta agar batas usia Capres/Cawapres minimal 35 tahun seperti UU tahun 2008.
Soal batas umur Capres dan Cawapres, menurut asas hukum di Indonesia, tergolong "open legal policy" yang bisa diubah, jika memang tidak sesuai lagi dengan perkembangan. Dan meski hukum terbuka, namun ternyata menyimpan persoalan sendiri lantaran ketentuan batas umur yang berbeda-beda dalam berbagai peraturan pejabat publik.
Dalam ketentuan di Indonesia, syarat usia pencalonan 40 tahun (Presiden dan Wakil Presiden, sesuai UU No 7 tahun 2017), dan di bawah 40 tahun untuk jabatan publik yang dipilih melalui Pilkada, seperti jabatan Gubernur (30 tahun), Bupati dan Wali Kota (25 tahun), serta anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD (21 tahun).
Hanya Bisa Diubah MK
Menteri Polhukam, Mahfud MD, ketika ditanya pers pekan lalu menyatakan, bahwa meski dirinya tak suka dengan putusan MK pertengahan Oktober lalu, namun ia menyatakan bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Sehingga tetap harus dipatuhi.
Sementara, menurut Ketua MKMK kepada pers, "Putusan MK itu hanya bisa diubah oleh MK sendiri," katanya. Artinya, sidang MKMK hanya mengadili pelanggaran etik para hakim. Bukan mengadili putusannya.
Dan jika memang para pelapor bisa meyakinkan MKMK agar putusan MK diubah, pihak MKMK hanya bisa mendesak agar MK bersidang lagi untuk perkara yang sama, yakni uji materiil Pasal Ayat 169 Ayat Q UU No 7 tahun 2017. Tentunya dengan komposisi hakim MK yang berbeda, karena ke-9 hakim MK sebelumnya dilaporkan semua oleh masyarakat.
Repotnya, ketiga Capres dan Cawapres sudah mendaftar resmi ke KPU dan bahkan sudah melakukan proses pemeriksaan kesehatan, serta memenuhi semua persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
Kita tunggu, apa putusan MKMK hari ini.... *
