Mohon tunggu...
Jimmy S Harianto
Jimmy S Harianto Mohon Tunggu... Jurnalis - Mantan Redaktur Olahraga dan Desk Internasional Kompas

Redaktur Olahraga (1987-1993), Wakil Redaktur Opini dan Surat Pembaca (1993-1995), Redaktur Desk Hukum (1995-1996), Redaktur Desk Features dan Advertorial (1996-1998), Redaktur Desk Internasional (2000-2003), Wakil Redaktur Kompas Minggu (2003-2008), Redaktur Desk Internasional (2008-2012)

Selanjutnya

Tutup

Hukum Artikel Utama

Richard Eliezer Sebuah Paradoks Rasa Keadilan

16 Februari 2023   05:49 Diperbarui: 16 Februari 2023   15:00 1421
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Richard Eliezer menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).(KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO)

"Dari awal Richard Eliezer meminta maaf pada keluarga, dan bahkan bersujud, itu tanda ia tulus dan jujur," ungkap Rostin Simanjutak dalam wawancara di televisi. Padahal, semula mereka putus asa lantaran pihak yang terlibat menutup rapat, dan mengembangkan rekayasa peristiwa. Eliezer berjasa membuat peristiwa yang gelap ini jadi terang.

Justice Collaborator memang merupakan hal baru, yang semula berkembang dalam peradilan perkara korupsi. Dengan dimulainya praktek atau pengakuan tentang adanya Justice Collaborator dalam peradilan kriminal pada kasus pembunuhan berencana atas Yoshua Hutabarat ini, maka ke depannya Indonesia akan disemarakkan dengan munculnya para saksi pelaku.

Praktek Justice Collaborator dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, saat peradilan AS memerangi praktek para mafia. Di Indonesia sendiri, baru dimunculkan melalui Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (berupa perubahan UU No 13 tahun 2006), serta SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 tahun 2011, serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) tentang perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Dengan payung hukum ini, maka publik pencari hukum mulai berharap akan dikikisnya praktek mafia peradilan, yang diduga masih kuat mencengkeram perdilan di negeri ini. *

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun