Keraguan terhadap potensi kepimpinan ini bahkan bukan lagi terlihat di kalangan internal partai tetapi juga di kalangan publik. Ini tampak saat AHY dinilai gagal menangani konflik internal Demokrat sehingga menyurati Presiden Joko Widodo untuk menuduh Istana berada di balik upaya Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam merebut kepimpinan Partai Demokrat.
Faktanya adalah Kementerian Hukum dan HAM menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moedoko. Bahkan Moeldoko sejak awal menjelaskan keterlibatannya dalam kemelut Partai Demokrat merupakan tindakan pribadi tanpa melibatkan istana.
Dengan kata lain, tindakan AHY menangani konflik internal partai dengan menyurati Presiden Jokowi justru mempermalukan dirinya sendiri karena hanya mempertontonkan kelemahannya ke publik dalam menangani masalah partai.
Permasalahan yang mengemuka di salah satu partai politik di Tanah Air ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi partai politik lain kontestan Pemilu 2024.
Dibutuhkan integritas dan kompetensi kepimpinan yang terlihat nyata di mata masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin negara; tidak cukup dengan hanya menyandang status sebagai anak presiden sebelumnya, apalagi hanya dibekali retorika pencitraan semata tanpa didukung fakta.
