Jika berbicara kesetaraan berarti menyangkut masalah persamaan tingkatan, kedudukan, juga pemenuhan hak dasar manusia. Termasuk untuk urusan energi, setiap warga negara memiliki hak setara yang nilai sama dalam memenuhi kebutuhan energi. Salah satunya adalah Bahan Bakar Minyak (BBM).
Terkait dengan kesetaraan kebutuhan energi, negara kita telah mejalankan program satu BBM Satu Harga sejak empat tahun silam. Program strategis pro rakyat atas inisiasi kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut, sebagai solusi atas melambungnya harga jual BBM di banyak wilayah terutama di Indonesia bagian timur.
Program BBM Satu Harga dilatarbelakangi upaya pemerintah dalam menyeragamkan harga jual resmi Jenis Bahan Bakar Tertentu berupa Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan berupa Premium. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditugaskan untuk menyalurkan BBM ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
Mengemban amanat negara, Pertamina menggenjot sejumlah infrastruktur pembangunan lembaga penyalur. Termasuk menata dengan baik pendistribusian BBM baik melalui darat, laut maupun udara. Tujuannya, agar masyarakat yang berada di wilayah 3T dapat merasakan BBM berkualitas dengan harga yang sama dengan harga di pulau jawa.
Dalam pelaksanaan program, Pertamina memiliki peran sentral dalam menciptakan energi berkeadilan. Kenapa?
Hal tersebut tidak lepas dari tugas utamanya dalam menyediakan pasokan energi berupa BBM termasuk gas dan harus mencukupi kebutuhan masyarakat mudah diakses dengan harga terjangkau. Poin ini menjadi rujukan bahwa, tugas Pertamina tidaklah mudah, jika ditinjau dari aspek geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
Bukan persoalan gampang, sudah pasti iya. Tapi, ini menjadi tantangan buat Pertamina, demi asas keadilan dan kesetaraan. Hingga jelang kuartal ketiga tahun 2020 telah beroperasi 177 titik lembaga penyalur. Tentu yang menjadi fokus utama Pertamina adalah wilayah yang selama sangat sulit diakses sehingga menyebabkan disparitas harga jual yang sangat tinggi.
Pertamina semakin optimis dengan target pembangunan lembaga penyalur. Termasuk meningkatkan kapasitas storage lembaga penyalur di wilayah terpencil. Dukungan stakeholder pun sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur darat dan dermaga laut.Â
Jika kita flashback ke belakang, apa yang menjadi penyebab harga BBM di beberapa wilayah mahal? Harga BBM menjadi mahal karena di luar garis distribusi Pertamina. Singkatnya, produk BBM menjadi mahal karena dijual oleh pedagang eceran. Bukan penjualan yang dilakukan oleh lembaga penyalur resmi Pertamina seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Agen Premium Minyak dan Solar (APMS), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBU-N) atau dulu dikenal dengan sebutan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Seperti halnya di Papua, minimnya infrastruktur menjadi persoalan distribusi dan transportasi produk BBM. Akses jalan yang kurang layak menjadi kendala agar memudahkan armada transportasi Pertamina melakukan pendistribusian BBM di wilayah itu.
