Berita tentang Wakil Walikota Jakarta Pusat Irwandi yang melakukan inspeksi mendadak hari Senin, 2 September 2019 di sekitar tempat kos ukuran 2X1 meter dengan harga Rp 300.000 per bulan di kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, patut dihargai. Itu menunjukkan kepedulian pemerintah DKI terhadap hunian di Jakarta. Ternyata tempat kos itu tidak memiliki izin sehingga diputuskan untuk ditutup.
Namun pemerintah DKI harus realistis. Ternyata ada masyarakat yang memilih tinggal di tempat kos yang sempit dan tidak layak itu. Mungkin karena tidak mampu untukmembyar dengan harga yang lebih tinggi.
Untuk itu pemerintah DKI harus membangun tempat hunian murah dan layak. Misalnya dengan membayar Rp 300 ribu per bulan namun harus lebih baik dari pada tempat kos yang di Johar Baru itu. Tidak masalah kalau nanti dalam pemilu berikutnya para penghuninya diminta untuk memilih gubernur yang telah membangun tempat hunian murah namun manusiawi itu.
Untuk mencegah hal-hal negatif misalnya dijadikan dijadikan sebagai tempat hunian yang menyimpang (seperti tempat prostitusi dan narkoba), maka pemerintah DKI dapat menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian dan tokoh agama.
Kita tidak boleh menutup mata akan keadaan masyarakat yang tinggal di ibu kota ini, dan kita tidak bisa hanya menutup tempat kos yang tidak manuisiawi tanpa memikirkan jalan keluarnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa upah minimum regional di DKI Rp3,6 juta per bulan namun banyak sekali pekerja di DKI, seperti pekerja di restoran atau penjaga toko, yang penghasilannya hanya sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Di manakah mereka tinggal? Tentu tempat kos yang seharga Rp 300 ribu per bulan pun mungkin sudah sulit bagi mereka.
Negara yang masuk G-20 karena dianggap ekonomi maju ini harus tetap memikirkan nasib rakyatnya. Jika pemerintahan di Indonesia meniru kebersihan pemerintahan Singapura yang tidak mau melakukan korupsi, maka sangat mungkin membangun tempat hunian yang murah tapi layak bagi masyarakat Jakarta.
Tolonglah Pak Gubernur!
