Baru-baru ini ada berita yang menarik perhatian Indonesia tentang Vanuatu. Katanya Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) Michelle Bachelet Jeria, telah menerima delegasi Universal Periodic Review (UPR) Vanuatu di markas besar PBB Jenewa, tanggal 25 Januari 2019. Namun dalam pertemuan itu muncul aktivis kemerdekaan Papua, Benny Wenda yang membuat sewot Pemerintah Indonesia.
Siapa Benny Wenda? Dia lahir di Lembah Baliem, 17 Agustus 1974 (44), merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua, dan pernah diputuskan pengadilan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun karena aktivitas separatisnya.Â
Namun dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada tanggal 27 Oktober 2002, dan diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian ke Vanuatu karena dianggap punya hubungan keluarga dengan tokoh Vanuatu lalu dengan dibantu oleh sekelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) Eropa melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik. Sejak tahun 2003, Benny dan istrinya serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.
Di mana itu Vanuatu?
Vanuatu itu berada di Kawasan Pasifik dan berpenduduk 272.459 orang. Merdeka tanggal 30 Juli 1980 dari Inggris dan Perancis. Vanuatu merupakan negara kepulauan yang berbentuk huruf Y dan terdiri dari 82 pulau yang relatif kecil dan hanya 65 pulau yang didiami penduduk. Kalau naik pesawat diperlukan 3 jam 15 menit dari Auckland, Selandia Baru ke Port Vila, Vanuatu. Demikian juga dari Sydney, Australia ke Port Vila diperlukan 3 jam 15 menit penerbangan.
Ada 14 pulau yang relatif besar (dengan luas lebih dari 100 km2) yakni: Espiritu Santo, Malakula, Efate, Erromango, Ambrym, Tanna, Pentecost, Epi, Ambae atau Aoba, Gaua, Vanua Lava, Maewo, Malo dan Aneityum atau Anatom. Luas wilayah Vanuatu seluruhnya hanya sekitar 12.189 km2.
Kota terbesar yang merupakan ibu kota Vanuatu adalah Port Vila (berpenduduk 51.437 jiwa), di pulau Efate. Dalam kunjungan Dubes Wiryono Sastrohandoyo sebagai dubes RI pertama yang menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden Vanuatu tahun 1997, saat itu di kota Port Vila belum ada lampu lalu lintas dan hanya ada satu hotel dengan fasilitas yang seadanya namun dengan harga yang mahal. Saat itu belum ada bengkel mobil sehingga kalau ada mobil mogok biasanya akan dibiarkan di pinggir jalan menjadi besi tua.
Ada tiga bahasa resmi di Vanuatu yakni: Bislama (pidgeon Inggris), Perancis dan Inggris. Menurut UNESCO, orang berusia 15--24 tahun hanya 74% yang mengenyam pendidikan.Â
Pemerintahan di Vanuatu menganut sistem demokrasi parlementer yang saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Charlot Salwai (sejak 11 Februari 2016), dan Presiden Tallis Obed Moses (mantan pendeta kelahiran 24 Oktober 1954 dan menjabat Presiden sejak 6 Juli 2017). Menurut konstitusi Vanuatu, presiden yang dijabat selama lima tahun merupakan simbol pemersatu rakyat Vanuatu dan jabatan keupacaraan (ceremonial).
Perdana Menteri Vanuatu dipilih oleh parlemen Vanuatu yang terdiri dari 52 anggota (suara mayoritas dari tiga perempat quorum). Kemudian PM memilih dewan menteri yang jumlahnya tidak boleh melebihi seperempat jumlah anggota Parlemen yang unikameral dan dipilih setiap empat tahun sekali. Charlot Salwai Tabimasmas(kelahiran Vanuatu, 24 April 1963) merupakan politisi dan mantan akuntan.
Secara ekonomi Vanuatu yang memiliki mata uang Vanuatu vatu (VUV) itu memiliki GDP (PPP) 2017 total $723 juta dan per kapita $2.631. GDP secara nominal tahun 2017 mencapai AS$ 773 juta dan per kapita AS$ 2.814. Tahun 2015 PBB menetapkan Vanuatu sebagai negara paling rawan mengalami bencana alam di dunia.
Bagaimana hubungan diplomatik Vanuatu dengan negara lain? Vanuatu mempunyai hubugan diplomatik dengan 65 negara di dunia. Saat ini hanya ada empat negara yang mempunyai kedutaan di Port Villa, ibu kota Vanuatu yakni Australia, Tiongkok, Selandia Baru, dan Perancis serta satu kantor perwakilan Uni Eropa.Â
Lalu ada 35 perwakilan non-residen yang pada umumnya negara-negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Vanuatu melakukan perangkapan dari Canberra, Australia (23 negara termasuk Indonesia), 4 negara melakukan perangkapan dari Port Moresby, PNG, termasuk AS, dan 3 negara merangkap dari Suva, Fiji seperti Jepang, serta 5 negara lain merangkap dari negara lain.
Hubungan diplomatik Indonesia dengan Vanuatu ini tidak terlepas dari kunjungan pribadi Perdana Menteri Vanuatu Carlot Korman tahun 1982 yang sangat kagum dengan kemajuan Indonesia. Kemudian tahun 1985 secara resmi hubungan diplomatik kedua negara dibuka. Namun keadaan negara Vanuatu itu sangat dinamis dan pergantian pemerintahan merupakan hal yang biasa di Vanuatu. Tahun 1996 misalnya tentara Vanuatu (The Vanuatu Mobile Force), menculik presiden Vanuatu karena pemerintah tidak membayar gaji mereka.
Hubungan Indonesia dan Vanuatu juga sangat dinamis, tergantung siapa yang memerintah. Pada acara peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 2015 misalnya Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengadakan pertemuan dengan Menlu Vanuatu, Maltek Salto Kilman yang antara lain menyepakati pembukaan Kedutaan Vanuatu di Jakarta. Namun beberapa hari kemudian PM Vanuatu menyatakan tidak benar ada niat Vanuatu untuk membuka kantor kedutaan di Jakarta.
Itulah sekelumit tentang Vanuatu di kawasan Pasifik yang membuat berita tentang Indonesia karena membawa aktivis kemerdekaan Papua Benny Wenda ke dalam delegasinya saat bertemu KT HAM PBB tgl 25 Januari 2019 lalu.
