Mungkinkah Danau Toba Dijadikan Sebagai Model Pengelolaan Kawasan Wisata?

Entah apa yang membuat Jokowi ingin membangun kawasan Danau Toba jadi kawasan wisata utama setelah Bali. Tapi sejak menjadi Walikota Solo yang mampu mengangkat kesenian Solo, tangan dingin Jokowi sudah nampak.

Tapi agar niat mulia Jokowi itu bisa terwujud perlu pemikiran untuk mendukungnya.

Yang pertama kalau satu juta turis datang ke Danau Toba spa yang akan dilihat?

Karmel Simatupang yang merupakan  Sekretaris BPGKT dan Staf Pengajar di FE Universitas Methodist Indonesia (UMI-Medan) mengusulkan perlunya sinergitas antara tujuh bupati di sekitar danau Toba dan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) yang dibentuk Gubernur Sumut dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang dibentuk Presiden.

Peran Tujuh Kabupaten

Tujuh bupati bisa memfokuskan diri pada aspek pelayanan kepada warga dan kegiatan ekonomi yang selama ini sudah berlangsung.

Peran BPGKT

Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) yang dibentuk berdasarkan Pergub No. 34 Tahun 2015 bisa fokus pada pengelolaan wisata dan ekonomi secara alami.

BPGKT akan mengelola situs-situs geologi, budaya dan hayati Toba seperti 15 Geosite utama GKT yang tersebar di 4 Geoarea, yakni Geoarea Haranggaol, Porsea, Sibandang dan Samosir, serta sekitar 45 geosite GKT lainnya.

Peran lain BPGKT untuk mengupayakan pengakuan UNESCO atas kaldera itu.

Peran BPODT

Sedangkan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang dibentuk Presiden melalui Perpres No. 49 Tahun 2016 bisa fokus pada kegiatan wisata buatan manusia.

Mengingat Visi utama BPODT adalah menjadikan destinasi Super-volcano geopark kelas dunia dengan target kunjungan 1 Juta turis asing dengan devisa 16 Triliun Rupiah pada tahun 2019. BPODT juga sudah menetapkan branding: Geopark Kaldera Toba "Super-volcano".

Namun ketiganya harus saling mengingatkan dan mendukung, bukan pada perebutan "lahan."

Untuk memuluskan di lapangan patut dipertimbangkan agar Kepala BPGKT dan Kepala BPODT disebut sebagai "Bupati" sehingga setara dengan tujuh bupati lainnya. Dengan demikian terdapat sembilan "bupati" yang bertanggungjawab memanfaatkan keberadaan danau gunung berapi terbesar dunia itu untuk kemajuan Indonesia.

Yang kedua dibuat peta pembagian tugas. Tujuh bupati misalnya mengelola wilayah mana dan BPGKT serta BPODT mengelola wilayah mana. Ketiga institusi harus bisa membahasnya secara bersama-sama. Akan sangat baik jika dari peta yang ada terlihat tang mana wilayah tujuh bupati dan yang mana wilayah BPGKT dan yang mana wilayah BPODT.

Sesungguhnya banyak faktor pendukung jika ketiga institusi tadi mau bekerja keras yakni dengan memanfaatkan empat bandara yakni Kuala Namu di Medan, Silangit dekat Siborongborong, Sibisa dekat Parapat, dan bandara Ferdinand L. Tobing di Sibolga.

Namun ada tiga hal penting lain yang harus dilakukan agar peogram ini benar-benar baik:

1. Pemberdayaan masyarakat setempat. Masyarakat di kawasan Danau Toba juga harus diedukasi agar benar-benar dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dengan keberadaan tujuh bupati yang selama ini sudah ada dan BPGKT dan BPODT.

2. Menjaga kelestarian alam. Ketujuh bupati dan bupati BPGKT dan BPODT perlu memfokuskan bahwa pembangunan dan kedatangan turis ke wilayah Toba harus menjaga kelestarian alamnya. Banyak daerah wisata dunia yang merusak kelestarian alam dan budaya hanya karena memfokuskan diri pada aspek ekonominya.

3. Kegiatan turis cerdas. Para turis, terutama yang sangat peduli pada kelestarian alam, sangat senang kalau dilibatkan. Kalau para bupati bisa membuat kegiatan ringan misalnya menanam pohon dengan menulis nama penanam pada buku "Pelestarian Alam Toba" maka itu menjadi daya tarik tersendiri bagi turis. Mungkin turis cukup mengeluarkan uang yang tidak terlalu besar misalnya Rp. 100.000 per pohon. 

Jika ini bisa terwujud maka pengelolaan kawasan wisata Danau Toba bisa dijadikan model.