Mohon tunggu...
Jimmy Haryanto
Jimmy Haryanto Mohon Tunggu... Administrasi - Ingin menjadi Pembelajaryang baik

Pecinta Kompasiana. Berupaya menjadi pembelajar yang baik, karena sering sedih mengingat orang tua dulu dibohongi dan ditindas bangsa lain, bukan setahun, bukan sepuluh tahun...ah entah berapa lama...sungguh lama dan menyakitkan….namun sering merasa malu karena belum bisa berbuat yang berarti untuk bangsa dan negara. Walau negara sedang dilanda wabah korupsi, masih senang sebagai warga. Cita-cita: agar Indonesia bisa kuat dan bebas korupsi; seluruh rakyatnya sejahtera, cerdas, sehat, serta bebas dari kemiskinan dan kekerasan. Prinsip tentang kekayaan: bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang sudah kita berikan kepada orang lain.

Selanjutnya

Tutup

Travel Story

Mungkinkah Danau Toba Dijadikan Sebagai Model Pengelolaan Kawasan Wisata?

12 Oktober 2017   11:46 Diperbarui: 12 Oktober 2017   17:49 720
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sedangkan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang dibentuk Presiden melalui Perpres No. 49 Tahun 2016 bisa fokus pada kegiatan wisata buatan manusia.

Mengingat Visi utama BPODT adalah menjadikan destinasi Super-volcano geopark kelas dunia dengan target kunjungan 1 Juta turis asing dengan devisa 16 Triliun Rupiah pada tahun 2019. BPODT juga sudah menetapkan branding: Geopark Kaldera Toba "Super-volcano".

Namun ketiganya harus saling mengingatkan dan mendukung, bukan pada perebutan "lahan."

Untuk memuluskan di lapangan patut dipertimbangkan agar Kepala BPGKT dan Kepala BPODT disebut sebagai "Bupati" sehingga setara dengan tujuh bupati lainnya. Dengan demikian terdapat sembilan "bupati" yang bertanggungjawab memanfaatkan keberadaan danau gunung berapi terbesar dunia itu untuk kemajuan Indonesia.

Yang kedua dibuat peta pembagian tugas. Tujuh bupati misalnya mengelola wilayah mana dan BPGKT serta BPODT mengelola wilayah mana. Ketiga institusi harus bisa membahasnya secara bersama-sama. Akan sangat baik jika dari peta yang ada terlihat tang mana wilayah tujuh bupati dan yang mana wilayah BPGKT dan yang mana wilayah BPODT.

Sesungguhnya banyak faktor pendukung jika ketiga institusi tadi mau bekerja keras yakni dengan memanfaatkan empat bandara yakni Kuala Namu di Medan, Silangit dekat Siborongborong, Sibisa dekat Parapat, dan bandara Ferdinand L. Tobing di Sibolga.

Namun ada tiga hal penting lain yang harus dilakukan agar peogram ini benar-benar baik:

1. Pemberdayaan masyarakat setempat. Masyarakat di kawasan Danau Toba juga harus diedukasi agar benar-benar dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dengan keberadaan tujuh bupati yang selama ini sudah ada dan BPGKT dan BPODT.

2. Menjaga kelestarian alam. Ketujuh bupati dan bupati BPGKT dan BPODT perlu memfokuskan bahwa pembangunan dan kedatangan turis ke wilayah Toba harus menjaga kelestarian alamnya. Banyak daerah wisata dunia yang merusak kelestarian alam dan budaya hanya karena memfokuskan diri pada aspek ekonominya.

3. Kegiatan turis cerdas. Para turis, terutama yang sangat peduli pada kelestarian alam, sangat senang kalau dilibatkan. Kalau para bupati bisa membuat kegiatan ringan misalnya menanam pohon dengan menulis nama penanam pada buku "Pelestarian Alam Toba" maka itu menjadi daya tarik tersendiri bagi turis. Mungkin turis cukup mengeluarkan uang yang tidak terlalu besar misalnya Rp. 100.000 per pohon. 

Jika ini bisa terwujud maka pengelolaan kawasan wisata Danau Toba bisa dijadikan model.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Travel Story Selengkapnya
Lihat Travel Story Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun