AM Fatwa Akui Adanya Permainan DPRD!

Upaya Ahok menghentikan niat DPRD menikmati Rp 12 triliun rupanya belum berhenti. Mantan pejabat DKI yang kemudian terkenal sebagai politisi vokal dan kini menjadi anggota DPD AM Fatwa mengatakan bahwa permainan anggaran sebenarnya sudah lazim dilakukan di semua daerah, namun baru Gubernur Ahoklah satu-satunya yang berani mengungkapkan praktik yang merugikan negara itu. Bahkan menurut anggota DPD yang cukup populer  itu di DPR RI pun sudah terbiasa melakukan permainan itu sehingga sekarang ini Banggar DPR RI sudah dibatasi dan tidak boleh lagi ikut dalam pembahasan satuan tiga untuk mengurangi kemungkinan permainan itu. [caption id="" align="aligncenter" width="562" caption="Suasana paripurna pengajuan angket DPRD DKI kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Gedung DPRD DKI Jakarta, tanggal 27 Februari 2015. Mayoritas warga DKI merasa tidak diwakili oleh DPRD itu (Foto: Kompas/Kurnia Ari Aziza)."][/caption] "Bahkan di parlemen, Banggar dan kementerian terjadi tawar menawar makanya MK (melalui UU MD3) menghilangkan pembicaraan pembahasan dari DPR untuk satuan 3. Meski demikian ada saja cara dari DPRD bermain anggaran termasuk dengan SKPDnya," demikian AM Fatwa (mantan Wakil Ketua DPR dan pemegang Bintang Mahaputra) sambil berharap agar daerah lain juga berani mengikuti langkah Ahok. AM Fatwa mengnggap bahwa para kepala daerah tidak berani melaporkan permainan anggaran yang terjadi di daerahnya. Tindakan Ahok yang menyoroti dana siluman dalam APBD DKI tentu akan menjadi barometer dan acuan bagi masyarakat untuk terjadi juga di daerahnya. "Dia baru beberapa bulan dilantik jadi gubernur tapi apa yang dia lakukan saat ini jadi barometer‎ untuk wilayah lainnya," ucapnya. Ia juga meminta agar KPK segera menanggapi secara serius laporan Ahok. [caption id="" align="aligncenter" width="562" caption="Anggota DPD AM Fatwa mengakui bahwa praktik permainan anggaran tejadi di mana-mana. Namun baru Ahok satu-satunya yang berani menentang praktik yang merugikan rakyat itu (Foto: Icha Rastika)."]

[/caption] Dari pernyataan jujur AM Fatwa yang terus terang mengakui masih adanya permainan anggaran di seluruh daerah Indonesia bahkan di pusat ini tentu membenarkan anggapan bahwa Indonesia sudah bersih dari korupsi masih jauh dari kenyataan. Kalau ada lembaga independen yang memasukkan Indonesia ke dalam negara korup dan masih jauh di bawah Singapura dan Malaysia, mungkin kita tidak perlu sakit hati. Justeru para anggota DPRD dan DPR dengan tulus perlu berupaya mengubah sikap agar tingkat anti korupsi Indonesia bisa diperbaiki. Mencari-cari kesalahan Ahok atu berupaya menjatuhkannya agar APBD bisa dinikmati, justeru akan memperpanjang kondisi Indonesia dimasukkan ke dalam negara korup di bawah Singapura itu. Kalau memang permainan anggaran ini masih terjadi di seluruh daerah wajar saja kalau kekayaan Indonesia itu belum bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah sekitar 250 juta jiwa itu. Untuk itu perlu dilakukan gerakan agar DPRD dan kepala daerah tidak boleh lagi mempermainkan anggaran rakyat.

Ahok Ungkap Rahasia Tersohornya Belitung Timur

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat Bupati Belitung Timur, Bangka Belitung, terlihat sedang membersihkan jalan tanggal 5 Desember 2006 ini. Sekarang dia sedang "membersihkan jalan" di DKI karena menemukan Rp 12,7 triliun dalam APBD yang mau dipermainkan DPRD DKI dan menurut AM Fatwa dia merupakan gubernur pertama yang berani menolaknya (Sumber: Dok. TEMPO/Hendra Suhara).