Bupati Bogor Ditangkap? Mengapa Masih Berani Korupsi Padahal Sudah Ada KPK?

Baru saja diberitakan tanggal 7 Mei 2014 ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan seorang pejabat penting berinisial "R" di rumahnya di Bogor karena diduga korupsi dan sekitar pukul 20.34 sudah berada di ruang KPK Kuningan, Jakarta. Selain menangkap pejabat itu uang sebesar Rp 1,5 miliar (terdiri dari dua plastik pecahan 50 ribu, 1 plastik pecahan 100 ribu dan 1 plastik berisi pecahan campuran) turut diamankan KPK bersama pengusaha swasta. Media okezone lebih berani mengatakan "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap tangan Bupati Bogor, Rahmat Yasin. Belum diketahui terkait kasus apa Rahmat Yasin ditangkap. Sumber di internal KPK, selain menangkap Rahmat Yasin, Tim KPK juga menangkap seorang Kepala Dinas Kabupaten Bogor." Uang mliaran yang diamankan itu diduga adalah uang suap untuk Bupati Rahmat Yasin untuk pengurusan izin pembebasan lahan di Puncak, Sentul dan Cianjur. Pertanyaannya tidak sadar lagikah mereka bahwa dengan pembangunan di wilayah itu akan menambah banjir di Jakarta? Rahmat Yasin ditangkap KPK di rumahnya, Perumahan Yasmin, Sektor 2, Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 103, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sekitar pukul 19.00 WIB. Sedangkan FXY dan MZ yang merupakan Kepala Dinas Pertanian Bogor diciduk di sebuah restoran di kawasan Sentul beberapa jam sebelumnya. Tanggal yang sama (7 Mei 2014) Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi di PDAM Makassar. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi modus dugaan korupsi dalam kaitan kerjasama kelola dan transfer PDAM kota Makassar tahun 2006-2012, yang dilakukan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin dengan melakukan penggelembungan harga pembayaran dari PDAM ke pihak swasta sehingga negara dirugikan sekitar Rp 38,1 miliar. Selain Ilham, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap Hengky Wijaya selaku Dirut PT Traya Tirta Makassar. Pada hal air mata ibu pertiwi rasanya belum kering ketika KPK menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang akhirnya melibatkan Gubernur Banten Ratu Atut. Bupati Bogor Rachmat Yasin saat diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi (Sumber: KOMPAS/ALIF ICHWAN). Walaupun kita patut berbangga dengan kinerja KPK, namun negeri ini seharusnya perlu bersedih dengan masih beraninya orang melakukan praktek korupsi pada hal undang-undangnya sudah sangat keras (bahkan ada ancaman hukuman mati), dan sudah ada lembaga hukum yang tegas yakni KPK. Menariknya lagi, atau mungkin lebih tepatnya bingungnya lagi, orang-orang yang ditangkap KPK itu bukan orang-orang miskin yang tidak bisa makan minum, tapi orang-orang berduit yang sudah punya rumah, mobil dan uang banyak.

13996100701270328697

Barang bukti berupa uang Rp. 1,2 miliar yang diamankan KPK dari Bupati Bogor (Sumber: Lamhot Aritonang/Detikfoto). Apakah sekolah dan lembaga pendidikan kita (termasuk perguruan tinggi) tidak mampu menghasilkan orang-orang yang takut korupsi? Itu seharusnya menjadi pertanyaan kepada seluruh penyelenggara pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Negeri Jepang dikenal memiliki orang-orang jujur yang tidak akan mengambil barang berharga yang bukan miliknya. Akibatnya korupsi seperti yang marak terjadi di Indonesia jarang terjadi di sana. Ada guru besar yang mengatakan saat ini Indonesia benar-benar sakit. Anak-anak sekolah berusia dini dicabuli gurunya sendiri, pemuda menyodomi anak-anak sekolah, pembunuhan, perampokan dan pencurian sepertinya menjadi peristiwa biasa yang tidak perlu dirisaukan. Kecurangan dan penipuan di kantor, perusahaan, dan tempat bekerja sepertinya dimaklumi oleh masyarakat kita. Itukah penyebabnya mengapa korupsi masih marak terjadi di negeri ini? Ngeri sekali membayangkan masa depan Indonesia kalau ini tidak segera dibenahi.