Keputusan KPK tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan status tersangka kepada Komjen Budi Gunawan, calon tunggal Kapolri, merupakan kabar gembira bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Artinya, zaman sekarang ini siapa pun yang mencoba-coba menyalahgunakan uang rakyat, maka tidak bisa lagi bebas melenggang tanpa diproses secara hukum.
Di masa lalu rasa "enggan dan segan" kelihatannya masih terlihat jika kasus itu terkait dengan pimpinan tertinggi negeri. Tetapi KPK juga mungkin menyerap aspirasi masyarakat kenapa di era anti korupsi ini masih ada pejabat yang berani terima suap miliaran rupiah. KPK mengambil sikap berani dan tegas, walaupun sepertinya harus dianggap "berseberangan" dengan presiden Jokowi yang merupakan pilihan rakyat itu.
Sebenarnya tidak perlu menunggu kejelasan tentang kasus ini. Secara terang benderang dari pemberitaan media sudah jelas. Tahun 2008 majalah terkemuka "Tempo" mengungkap sejumlah rekening gendut atau rekening yang tidak wajar para pimpinan Polri, termasuk di dalamnya rekening Komjen Budi Gunawan. PPATK juga membenarkan adanya transaksi tidak wajar yang dimiliki Komjen Budi Gunawan itu.
Kemudian kepada media dijelaskan oleh Komjen Budi Gunawan bahwa rekening atau transaksi itu wajar dan Polri tidak menemukan adanya ketidakwajaran. Menurut Komjen Budi transaksi atau rekening itu milik perusahaan. Lha itu khan pengakuan pelanggaran yang dilakukan pejabat Negara! Mana boleh pejabat negara melakukan kegiatan usaha.
Jadi dengan keputusan KPK menetapkan status tersangka kepada calon Kapolri Komjen Budi Gunawan, maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia semakin menunjukkan tanda-tanda kepastian dan menggembirakan. Itu menunjukkan bahwa terhadap Presiden pun KPK tidak pandang bulu kalau menyangkut penyalahgunaan uang rakyat. Kepada semua pejabat negara berhati-hatilah!
Selamat kepada KPK!