Presiden Jokowi, Memperbaiki Polisi Jauh Lebih Penting daripada Sekadar Memilih Kapolri

Pemilihan calon Kapolri sudah membuat kita sadar bahwa polisi sudah saatnya dibenahi. Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri memang sepertinya membuka masalah yang menyelinap dalam tubuh polisi Indonesia. Kebetulan saja Budi Gunawan yang menimpanya. Seandainya polisi lain yang dicalonkan dan ternyata mempunyai rekening gendut, reaksi masyarakat sama saja.

Dengan demikian Presiden Jokowi harus memfokuskan diri untuk membenahi kepolisian kita. Memilih Kapolri yang baik hanya satu aspek saja dari ribuan persoalan yang dihadapi polisi kita. Presiden Jokowi harus sadar bahwa dia di atas Kapolri dan berhak mengatur kepolisian agar sesuai dengan harapan masyarakat. Sama halnya ketika Presiden Jokowi memilih Panglima TNI, Presiden Jokowi harus sadar bahwa dia lebih tinggi dibandingkan dengan Panglima TNI dalam urusan tentara. Namun tentunya sebagai presiden harus mampu memilih orang yang tepat agar mampu menjalankan tugas negara sebagai panglima tertinggi yang membawahi kekuatan bersenjata di Tanah Air.

Presiden Jokowi perlu menyadari bahwa persoalan yang dihadapi saat mencalonkan Komjen Budi Gunawan, bukan karena sosok atau pribadi yang bersangkutan semata, tapi itu adalah gambaran polisi kita saat ini. Majalah Tempo sudah berbaik hati ketika tahun 2008 menyoroti betapa banyaknya perwira polisi kita yang tega memiliki rekening gendut atau uang maupun harta kekayaan yang terlalu banyak. Ini yang perlu dibahas, mengapa para perwira polisi itu bisa memilikinya dan apakah itu sesuai dengan aturan atau nilai yang hidup dalam masyarakat. Kalau sesuai dan tidak melanggar ketentuan sebenarnya tidak masalah. Persoalannya, perwira polisi yang gajinya sesuai aturan tidak memungkinkan untuk memiliki rekening tapi kenapa dalam kenyataaannya bisa memiliki rekening gendut.

Jadi saat ini sambil Presiden Jokowi sedang mencari-cari calon Kapolri baru, jangan lupa bahwa persoalan utama adalah bagaimana caranya memperbaiki polisi kita agar benar-benar sesuai harapan masyarakat. Harapan masyarakat, agar polisi di jalan raya akan bertindak mengatur lalu lintas supaya bisa tertib dan lacar, dan berupaya mencegah masyarakat untuk tidak melanggar aturan lalu lintas; bukan setelah melanggar barulah memberikan bukti pelaggaran. Bukan! Itu polisi lama, sebelum masyarakat memilih Presiden Jokowi dan harus ditinggalkan.

Polisi baru yang diharapkan masyarakat dengan memilih Presiden Jokowi adalah polisi yang memiliki sikap mental yang baru yang benar-benar melindungi masyarakat agar jangan sampai melanggar hukum. Contohnya ada, yakni Kapolri Hoegeng Imam Santoso.

Dengan demikian, kalaupun Presiden Jokowi bisa menemukan Kapolri baru yang bebas korupsi atau tidak memiliki rekening gendut, itu baru langkah pertama. Langkah berikutnya yang lebih penting, polisi Indonesia harus berubah menjadi polisi seperti yang diharapkan masyarakat, yang rajin bekerja dan tulus walaupun tidak memiliki rekening gendut.