Sudah 10 tahun lumpur lapindo tidak menemui solusinya, mulai menyembur tanggal 29 Mei 2016. Pemerintah yang sebagai penengahnya seperti acuh tak acuh dalam menyelesaikan masalah ini, padahal yang namanya pemerintah itu adalah "wakil rakyat seharusnya merakyat, bukan tidur waktu sidang soal rakyat". Ketika sebelum terpilih menjadi wakil rakyat mereka mati-matian menjajikan ini itu hana hani sesudahnya terpilih mereka seolah-olah melupakan apa yang pernah mereka ucapkan dan janjikan, ya contohnya salah satu masalah lumpur lapindo ini yang tak ada ujungnya ini.
Semburan lumpur berada di Porong, kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan). Semburan lumpur tersebut merupakan kawasan permukiman dan merupakan salah satu lahan untuk bekerja. Tidak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol, jalan raya, serta jalur kereta api lintas. Ini adalah salah satu kerugian besar untuk masyarakat sidoardjo yang terkena lumpur lapindo, karena aktivitas di daerah tersebut lumpuh total.
Dampak dari semburan lumpur lapindo adalah:
Saluran udara milik PT PLN tak dapat difungsikan, ratusan hektare lahan terendam, Meledaknya pipa gas milik Pertamina, Pipa air milik PDAM patah, Kerusakan lingkungan salah satunya persawahan, Ribuan rumah/tempat tinggal yang rusak, Rusaknya jaringan listrik serta telepon, dan tak berfungsinya sarana pendidikan, tak berfungsinya dan terancam tak bekerja kantor pemerintahan di daerah tersebut, puluhan pabrik tergenang, lahan dan ternak terkena lumpur, dan lumpur lapindo menggenangi puluhan desa di beberapa kecamatan.
Di keadaan yang seperti saya anggap pemerintah tidak serius menangani kasus luapan lumpur lapindo ini. Masyarakat adalah korban dan kena imbasnya akibat orang yang tidak bertanggung jawab, disini juga masyarakat yang paling dirugikan, karena mereka harus mengungsi dan kehilangan mata pencaharian tanpa adanya uang tunjangan yang layak.
Saya juga beranggapan pemerintah dalam menangani lumpur akan melahirkan masalah baru, salah satunya adalah soal rencana lumpur akan dibuang ke laut, karena tindakan tersebut justru mengakibatkan rusaknya lingkungan disekitar muara dan merusak ekosistem hewan yang ada di laut. Dimanalagi perusahaan yang bersangkutan sendiri lebih sering mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama dengan korban, padahal perjanjian itu adalah hutang dan hutang harus dibayar "tong kosong nyaring bunyinya".
Kenapa pemerintah yang katanya wakil rakyat tapi tidak serius menangani masalah ini lebih mementingkan egonya masih-masing dan kepentingan pribadinya. Padahal wakil rakyat itu seharusnya merakyat bukannya tidur saat siding soal rakyat. Pesan dari saya untuk masyarakat dan agar pemerintah lebih berfikir keras untuk menyelesaikan masalah di negara ini, negara Indonesia “Apapun yang terjadi,jangan sampai kehilangan kecintaan terhadap INDONESIA”.
Demikian artikel yang saya tulis, jika ada kesalahan dalam penulisan atauisi artikel, saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya sendiri, dan kebenerannya hanya milik Allah.swt. mohon dimaklumi dikarenakan saya masihdalam tahap pembelajaran penulisan artikel dan ini artikel saya yang kedua, semoga admin kompasiana dan netizen berbaik hati menerima postingan artikelsaya ini, dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
Nama : Jimmi Porwanto
Kelas : A (Indralaya)
NIM : 07031281621187
