Suharto dan Orde Baru yang mengabaikan ancaman budaya korupsi-kolusi-nepotisme yang semakin menggurita, akhirnya terjerat pada politik pencitraan semata. Berbagai gagasan yang terlihat seolah membangun kemampuan dan keunggulan bangsa, sejatinya tak dilakoni serius. Sebagaimana 'obral sumberdaya alam' yang dilakukannya, berbagai program yang dikumandangkan sebagai mantera 'pembangunan', sesungguhnya hanya cara dan strategi untuk 'memperluas wilayah penjarahan' praktek KKN para kroninya.
Tabiat 'perdagangan transaksional' pada akhirnya mengkerdilkan kualitas gagasan yang berkembang di tengah kehidupan bangsa kita. Sebab, kolusi-korupsi-nepotisme yang telah merasuk kemana-mana, menafikan upaya dan suka-duka proses yang harus dilalui untuk mewujudkan sebuah gagasan. Kita akhirnya terjebak pada euforia 'kosmetika permukaan'. Sebuah tipu daya lewat bermacam pengakuan semu yang dilafalkan ibarat 'kalimat suci'. Mempertanyakan atau menentangnya bahkan diperlakukan sebagai hal yang subversif. Semua itu setidaknya berlangsung sepanjang 32 tahun kekuasaannya.
Pengorbanan terbesar yang harus kita tanggungkan adalah pada dunia pendidikan. Hal yang sejatinya memang paling strategis sebagai pondasi kebangkitan bangsa itu --- akibat demikian merasuknya budaya korupsi-kolusi-nepotisme yang terlanjur merasuki seluruh sendi kehidupan --- pada akhirnya terjebak lagi menjadi 'komoditas perdagangan' semata.
Sesungguhnya sangatlah 'absurd' menemukan fakta jumlah penduduk per perguran tinggi kita hari ini (57.200 penduduk/ universitas) yang hampir 10 kali lebih banyak dibanding Cina (495.750 penduduk/universitas).
Sebab tak satupun diantara universitas kita yang termasuk dalam daftar 100 yang teratas di dunia, sementara Cina mendaftarkan beberapa miliknya (UI menempati urutan ke 277, ITB ke 331, dan UGM ke 401).
Jokowi-isme
Hal itu sesungguhnya telah sangat mencerminkan bagaimana ilmu dan pengetahuan tidak, atau belum pernah berkembang, menjadi bagian budaya kehidupan bangsa kita.
Dalam mengupayakan perwujudan gagasannya untuk membenahi dan membangun bangsa ini, Joko Widodo kiranya sangat menyadari hal itu. Sejak awal mula terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, sesungguhnya beliau sudah mengumandangkan ajakan 'Revolusi Mental'. Hal yang hanya mungkin terjadi dan dilakukan jika bangsa kita bahu-membahu berkenan melakukannya. Tapi mustahil dan sangat sia-sia dipaksakan ketika satu dengan yang lain masih sibuk bertikai demi hasrat dan kepentingan sempit masing-masing .
Joko Widodo juga sangat percaya jika ajakannya untuk merestorasi 'budaya, adat isitiadat, dan prilaku' bangsa, tak bisa dipaksakan terjadi melalui cara-cara yang otoriter. Sebab, sesuatu yang telah berurat-berakar hanya mungkin diperbaiki melalui kesadaran dan keinginan bersama.
Sistem demokrasi yang kita miliki hari ini pun tak memberinya keleluasaan memadai. Salah satunya adalah praktek 'politik dagang sapi' tadi.
Maka, pilihannya saat ini hanyalah melakukan hal-hal yang sepenuhnya dikuasai. Membangun infrastruktur secara masif dan memastikan keadilan sosial paling mendasar adalah salah satunya. Hal yang sesungguhnya selalu diwacanakan oleh setiap pemimpin yang berkuasa di masa lalu tapi tidak --- atau setidaknya kurang --- dilakoni dengan sungguh-sungguh. Termasuk diantaranya soal pemerataan harga bahan pokok (bbm, semen, dst), jaminan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.
