Ketika Anda terserang penyakit dan sudah dalam kondisi darurat di rumah sakit, apakah masih mempermasalahkan bagaimana para dokter menggunakan naluri dan segenap kemampuannya untuk menangani dan mengambil tindakan, hanya karena cara para suster bertegur sapa atau tukang sapu yang memindahkan tas pasien yang tertinggal di ruang tunggu tapi lupa mengabari?
Etika dan sopan santun para perawat yang membantu dokter-dokter bekerja menangani pasien memang harus memenuhi standar kapatutan dan kelaziman yang berlaku. Begitu pula profesionalitas dan kejujuran tukang sapu yang bekerja di sana. Hal-hal demikian memang perlu segera dibenahi. Tapi cukuplah dilakukan secara internal tanpa harus dihebohkan begitu hebat hingga pakai Panitia Angket segala.
+++
Jajak pendapat Majalah Tempo edisi 17 September 2017 yang diikuti 705 responden, 75% diantaranya menyatakan tidak setuju terhadap kenaikan dana partai politik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara sah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hanya 18% yang setuju sedangkan sisanya menjawab tidak tahu.
Dari 326 teman maupun temannya-teman saya yang jadi responden -- umumnya mereka dari kelompok masyarakat menengah ke atas dan berpendidikan tinggi :
- 87% merasa tidak terwakili oleh mereka yang duduk di DPR/DPRD;
- 75% percaya kekisruhan yang berlangsung di negeri ini disebabkan sepak terjang para anggota DPR/DPRD yang ada sekarang;
- hampir setengah (46%) setuju DPR/DPRD hari ini perlu dibekukan; dan
- lebih dari sepertiga (37%) sependapat untuk mencari dan mengembangkan sistem perwakilan rakyat yang baru menggantikan yang ada sekarang.
Korupsi hampir tak lazim dilakukan seorang diri. Selalu disertai dengan perkoncoan jahat dan keberpihakan pada kepentingan sempit.
Bagi saya dan sangat mungkin juga disetujui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia -- mengingat iktikad bersama kita untuk mengupayakan koreksi kolektif terhadap kesalahan masa lalu melalui Gerakan Reformasi 1998 -- hal yang paling disesalkan dan amat sangat disayangkan adalah terseraknya fakta-fakta tindak pidana korupsiyang melibatkan para anggota DPR, DPD maupun DPRD yang terpilih melalui tata cara yang justru paling demokratis sejak republik ini merdeka.
Sebab, kepada merekalah sesungguhnya bangsa Indonesia menyerahkan tugas pokok dan fungsi mengawal cita-cita Reformasi. Wa bil khusus, pemberantasan korupsi yang secara konstitusional telah kita akui sebagai musuh utama dan pertama bangsa melalui UU Nomor 30 tahun 2002 itu.
Berbagai indikasi dari temuan survei 'kecil' yang dijelaskan di atas -- meskipun terbatas dan tidak mewakili suara publik secara keseluruhan -- selayaknya mereka sikapi secara bijaksana. Bagaimanapun, hal itu mencerminkan rasa kecewa bahkan putus asa yang begitu parah dari (sebagian) masyarakat pemilih. Maka sangatlah tidak bijak jika para anggota legislatif yang ada sekarang masih begitu bernafsu 'menegakkan' kehormatannya sambil 'mencari-cari' kekhilafan pihak lain, apalagi lembaga seperti KPK yang sementara ini 'lebih dipercaya dan dihormati' dibanding mereka.
