Mohon tunggu...
Jilal Mardhani
Jilal Mardhani Mohon Tunggu... Administrasi - Pemerhati

“Dalam kehidupan ini, selalu ada hal-hal masa lampau yang perlu kita ikhlaskan kepergiannya.”

Selanjutnya

Tutup

Money

Mencermati Pesan Dibalik Artikel A. Tony Prasetiantono, 'Benarkah Daya Beli Menurun?'

0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Masyarakat diduga cenderung menabung untuk berjaga-jaga. Mengerem belanja karena persepsi konsumen terhadap prospek ekonomi.

Mungkinkah persepsi negatif muncul jika fakta sehari-hari yang dirasakan bertentangan?

Tentu tidak!

Persepsi adalah rangkuman pemikiran dan dugaan berdasarkan citra dan kesan yang terbangun dibenak kita sesuai kenyataan yang disaksikan dan dialami.

+++

Untuk menanggapi tantangan 'persepsi' itu -- sebagai strategi pamungkas jangka pendek --pemerintah seyogyanya konsisten meneruskan upaya pembangunan infrastruktur. Rasio hutang Indonesia terhadap PDB (28%) sebetulnya relatif rendah dibanding negara lain. Obama pun memperlebar defisit APBN nya ketika pemerintahannya diterpa kelesuan ekonomi.

Tapi mengapa sekarang Donald Trump berbalik 180 derajat terhadap semangat liberalisasi ekonomi yang selama ini diagungkan kapitalisme yang dijunjung bangsanya? Bahkan ia terang-terangan mengumandangkan kepada dunia tentang sikap dan kebijakan proteksionisme untuk mengatasi defisit perdagangan ratusan miliar dollar dengan negara-negara mitra dagangnya, terutama Cina.

+++

Langkah Obama melonggarkan defisit anggaran untuk memompa perekonomian sehingga mampu menopang tingkat konsumsi masyarakat adalah satu hal. Tapi semua itu ternyata tidak mewariskan kemampuan dan daya saing perekonomiannya. Alih-alih menyebabkan dampak negatif yang berkepanjangan, yakni defisit neraca perdagangan negaranya sendiri.

Tapi Amerika memiliki bermacam keunggulan komparatif yang memungkinkan mereka 'memaksakan kehendak' seperti proteksionisme itu.

Pertanyaannya, hal apa yang sudah kita miliki sehingga merdeka 'memaksakan' kehendak demi kepentingan bangsa dan negara ketika permasalahan serupa (kelak) kita hadapi?

Negosiasi alot yang masih berlangsung dalam kasus Freeport adalah salah satu contohnya. Begitu pula dengan segala 'keajaiban' yang menyertai persalinan Meikarta, kota baru gigantis yang terang-terangan memetik manfaat sejumlah proyek infrastuktur 'penting' yang sekarang sedang mati-matian diupayakan Indonesia.

Ketika anak usaha group Lippo itu sumringah menjanjikan (memasarkan) kehebatan dan keistimewaan hunian ultra modern berbiaya hampir 300,triliun rupiah tersebut -- konon telah disambut ribuan konsumen -- Indonesia masih tertatih dengan rencana-rencana skema membiayai infrastruktur yang mendukung mereka.

Jadi, pembangunan infrastruktur yang sesungguhnya memang sudah sangat terlambat itu -- karena ketidak mampuan pemerintahan sebelumnya -- tetap perlu. Sebagai stimulan kelesuan hari ini sekaligus persiapan kebangkitan masa depan.

Tapi jauh lebih perlu mempersiapkan antisipasi untuk memanfaatkan dan mendaya-gunakannya. Hal tersebut adalah pekerjaan jauh lebih besar dan kompleks yang sesungguhnya. Perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi mulai dari yang paling mendasar.

Jilal Mardhani, 7-8-2017

catatan: 

---- ilustrasi yang dugunakan pada 'catatan menjelang peringatan hari kemerdekaan 'kita' yang ke 72' ini diambil dari iklan kota baru Meikarta milik Lippo Group si Harian Tempo, 7-8-2017

---- artikel yang dimaksud dapat dilihat pada Harian Kompas, 7-8-2017, Analisa Ekonomi, 'Benarkah Daya Beli Menurun?'

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun