Analisis Faktor Penyebab Masalah Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif mampu mengembangkan potensi diri. Namun, apakah pendidikan di Indonesia sudah bisa dikatakan layak? menurut hasil lapangan menunjukkan rendahnya kelayakan dan kualitas pendidikan di Indonesia. Anggota DPR Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes " Pendidikan nasional kita masih banyak masalah,masih tertinggal berbagai permasalahan di seputar penyelenggaraan pendidikan terus berkelanjutan,kusut,dan gaduh" tuturnya di jakarta, Selasa (2/5/2023).

Sementara berdasarkan data yang dirilis worldtop20.org terkait peringkat 20 sistem terbaik di dunia dari 203 negara, peringkat Indonesia pada tahun 2023 ini menduduki urutan ke 67 dari 203 negara dunia berdampingan dengan Albania pada posisi 66 dan Serbia 68.Permasalahan ini tentunya menjadi masalah yang serius bagi perkembangan Bangsa,karena pendidikan merupakan salah satu penentu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia semakin rendah kualitasnya semakin terhambat pula kemajuan suatu bangsa.

Suatu Permasalahan tidak akan muncul tanpa adanya faktor faktor penyebab terjadinya, berikut penyebab terjadinya masalah dalam pendidikan:

1. Kurang nya kualitas Guru

Rendah nya kualitas pendidikan bisa dilihat dari kualitas pendidiknya, Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar dan membimbing serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan. Fakta nya Guru terkadang melupakan tujuan tersebut. 

Menurut survei pendidikan jumlah Guru di Indonesia terdapat 3,36 juta dari jumlah tersebut tentunya peluang Guru yang berkualitas dan berkompeten semakin meningkat. Namun, sejumlah penelitian menyatakan kualitas Guru di Indonesia secara umum masih di bilang rendah misalnya menyatakan banyak nya Guru yang memiliki kemampuan yang rendah dalam mengajar. 

Sementara itu, penelitian SMERU Research Intitute mengungkapkan bahwa salah satu penyebab signifikan dari rendah nya kulitas Guru di Indonesia adalah proses perekrutan Guru yang cenderung bertujuan hanya sebatas memenuhi kebutuhan Aparatur sipil negara saja tidak berfokus pada pencarian guru yang berkualitas dan profesional.

2. Menurun nya APS pada kelompok umur yang lebih tinggi

Sumber: BPS

Pada data statistik Angka Partisipasi Sekolah tahun 2023, kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,16% hal ini menunjukkan hampir seluruh penduduk Indonesia terdaftar aktif mengikuti pendidikan, kelompok umur 13-15 tahun berkisar 96,10%, kelompok umur 16-18 tahun tercatat 73,42% . 

Dengan demikian masih diperlukan upaya dalam meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan supaya penduduk kelompok mampu menuntaskan wajib belajar 12 tahun, sejalan dengan penelitian Arum dan Ardy yang menyatakan bahwa "tingkat partisipasi sekolah akan menurun seiring dengan bertambahnya usia hal ini dikarenakan dengan semakin bertambah nya umur seorang akan cenderung memutuskan untuk bekerja atau menikah dibanding sekolah."

3. Kesenjangan partisipasi pendidikan antara penyandang disabilitas dan bukan disabilitas

Sumber: BPS

Menurut Angka Partisipasi Murni kelompok bukan disabilitas tampak terlihat pada semua jenjang pendidikan lebih besar di banding kelompok disabilitas hal ini di Karena banyak nya hambatan yang di alami serta kurang nya sarana dan prasarana maupun suprastruktur yang kurang tersedia. Pemerintah seharusnya memperhatikan permasalahan ini supaya kedepannya kesenjangan ini dapat diminimalisir.

4. Pemerataan fasilitas pendidikan

Selain sistem pendidikan yang tepat, fasilitas yang baik dan memadai harus diperhatikan. Namun, pada realitanya masih banyak ketimpangan fasilitas yang belum merata, tanpa adanya fasilitas yang layak proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Banyak nya daerah yang belum terjangkau semakin memperhambat proses pendidikan seperti halnya di Nusa Tenggara Barat terdapat 417.991 warga mengalami buta aksara sementara di Nusa Tenggara Timur tidak sedikit anak harus menyembrangi lautan untuk bersekolah serta 44,64% dari 80 ribu guru hanya berijazah SMA.

5. Penggelapan dana pendidikan

Tindakan penggelapan dana alias korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga berdampak pada aspek pendidikan di Indonesia, hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan serta fasilitas yang harus disediakan, Pada tahun 2023 ini tercatat anggaran pendidikan mencapai 608,3 triliun. Namun,apakah sarana prasarana pendidikan mengalami kemajuan?

Banyak nya daerah dan kelayakan pendidikan yang belum terjamah sudah menjadi jawaban atas semua pertanyaan . Pada tanggal 3 oktober Kepala seksi penerangan hukum kejaksaan tinggi NTT mengatakan pelaku berinisial JT yang merupakan kepala sekolah salah satu SMA di NTT Dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 253.486.500, bukanlah jumlah yang kecil dalam upaya pembangunan fasilitas pendidikan. Penangkapan ini sesuai dengan UU no 20 tahun 2001 pemberantasan tindak pidana korupsi. korupsi di Indonesia sudah sangat meraja lela dilakukan oleh para pejabat dimana hal itu secara tidak wajar maupun tidak sah, membuat diri mereka dan orang lain menyalahgunakan wewenangnya mengakibatkan banyak kerugian dalam berbagai aspek . upaya penanggulan korupsi tidak hanya dari pemerintah namun dari diri sendiri stop korupsi. 

Semua permasalahan tersebut tentunya dapat diminimalisir dengan upaya pemerintah terhadap kualitas pendidikan kedepannya, agar bisa memperbaiki sumber daya manusia yang lebih handal dan berkualitas menuju Indonesia emas.