Upaya Penanggulangan Kemiskinan oleh Pemkot Bogor

  Kemiskinan merupakan masalah serius yang banyak dihadapi oleh negara berkembang. Banyaknya masalah yang dihadapi saat ini baik di bidang sosial,ekonomi, budaya, politik dan keamanan berakar pada kemiskinan. Lingkaran setan dari kemiskinan apabila tidak segera diputus maka akan selalu menghasilkan generasi selanjutnya yang miskin pula. Kemiskinan pada ujungnya akan menghambat pembangunan. Pembangunan pada akhirnya harus mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

           Persoalan kemiskinan merupakan persoalan utama di Indonesia termasuk di Kota Bogor. Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin di Kota Bogor Angka kemiskinan meningkat, prediksi persentase penduduk miskin Kabupaten Bogor tahun 2020 sebesar 9,26 persen, meningkat 2,6 persen dari tahun 2019 sebesar 6,66 persen Penduduk Miskin di Kabupaten Bogor Meningkat Akibat Pandemi Covid-19.

          Penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor dijadikan sebagai skala prioritas pembangunan. Dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa sektor atau satuan perangkat kerja daerah (SKPD) yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan dan dikoordinasikan oleh sebuah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang bertanggungjawab langsung kepada walikota Bogor.

Permasalahan.

• Strategi penanggulangan kemiskinan di kota bogor melalui pendekatang anggaran dan regulasi.
• Apa saja program-program  keefeltifan penanggulangan kemiskinan selama ini? Bagaimanakah strategi penanggulan kemiskinan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan sumber daya yang ada?

         Kemiskinan merupakan masalah serius yang banyak dihadapi oleh negara berkembang. Banyaknya masalah yang dihadapi saat ini baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan keamanan berakar pada kemiskinan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dengan menggunakan pendekatan analisis regresi berganda dengan dua variabel bebas untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di Kota Bogor. Variebel bebas yang digunakan adalah jumlah belanja langsung APBD dan jumlah pengangguran. Hasil analisis regresi berganda (multiple regression) memperlihatkan bahwa dua variabel yang dikaji yaitu belanja langsung APBD riil dan jumlah pengangguran berpengaruh nyata terhadap jumlah KK miskin di Kota Bogor.

         Persamaan regresi memiliki nilai F yang nyata pada taraf 5 persen, artinya persamaan ini memiliki model yang baik, selanjutnya persamaan regresi berganda ini, dengan dua variabel bebas yang terbentuk memiliki koefisien determinan sebesar 0,806 yang berarti bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam persamaan tersebut berpengaruh sebesar 80.6 persen, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar kedua variabel tersebut. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, tanda dari koefisien alokasi belanja langsung APBD riil (setelah dihilangkan pengaruh inflasinya) sesuai yang diharapkan karena bernilai nigatif dengan jumlah persentase KK miskin, hasil ini sesuai dengan teori yaitu negatif .

         Oleh karena itu interpretasi dari nilai koefisien belanja langsung adalah jika ada peningkatan belanja langsung APBD sebesar 1 persen, maka akan menurunkan angka persentase KK miskin sebesar 11.99 persen. Hal ini menggambarkan kebijakan untuk terus menambah proporsi belanja langsung sangatlah tepat untuk menekan jumlah angka kemiskinan. Demikian juga faktor jumlah pengangguran berkorelasi positif terhadap persentase KK miskin dan berpengaruh nyata terhadap persentase angka KK miskin. Interpretasi dari nilai koefisien jumlah pengangguran adalah setiap setiap kenaikan 1 persen angka pengangguran akan meningkatkan 5.64 persen KK miskin. Berdasarkan analisis SWOT, dapat diketahui komponen kekuatan yang dimiliki Kota Bogor berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan adalah : letak strategis Kota Bogor, kondisi perekonomian Kota Bogor, komitmen Pemkot Bogor dan program penunjang penanggulangan kemiskinan berjalan baik.

         Kelemahan yang dimiliki adalah : kurang terserapnya penduduk miskin dalam kegiatan ekonomi, kualitas SDM penduduk miskin, belum akuratnya data kemiskinan, dan APBD Kota Bogor belum fokus pada penanggulagan kemiskinan. Adapun peluang yang dimiliki adalah : dukungan pemerintah pusat, pertumbuhan ekonomi daerah sekitar, banyaknya investor luar, dan adanya dukungan pihak akademis. Ancaman yang dihadapi antara lain adalah migrasi penduduk ke Kota Bogor, banyaknya produk luar, penguasaan lahan oleh swasta dan ancaman globalisasi. Berdasarkan analisis SWOT, komponen kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) lebih dominan secara intenal dan eksternal. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat untuk diterapkan di Kota Bogor adalah strategi W-T yaitu dengan mengatasi kelemahan untuk menghadapi ancaman.

Ada pun program-program pendukung penanggulangan kemiskinan antara lain:

• Kebijakan Memperkerjakan Penduduk Miskin Kota Bogor

         Kebijakan ini tidak memerlukan anggaran APBD yang besar, cukup dengan membuat SK Walikota atau Perda yang mengharuskan pengusaha di Kota Bogor mempekerjakan penduduk miskin dalam setiap usaha mereka. Namun tentu saja kebijakan ini akan direspon dengan baik jika program penyiapan SDM penduduk miskin telah berhasil baik. Para pengusaha pada intinya akan mempekerjakan karyawan yang memiliki kelayakan untuk bekerja.

         Kenyataan yang terjadi selama ini di Kota Bogor adalah bahwa banyak kegiatan ekonomi kurang melibatkan penduduk Kota Bogor sebagai pekerjanya. Mulai dari tahap konstruksi hingga tahap operasional, para pengusaha dibebaskan untuk memilih tenaga kerja dari daerah manapun. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi daya serap tenaga kerja asal Kota Bogor terlebih lagi bagi penduduk miskin.

         Kenyataan yang terjadi selama ini di Kota Bogor adalah bahwa banyak kegiatan ekonomi kurang melibatkan penduduk Kota Bogor sebagai pekerjanya. Mulai dari tahap konstruksi hingga tahap operasional, para pengusaha dibebaskan untuk memilih tenaga kerja dari daerah manapun. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi daya serap tenaga kerja asal Kota Bogor terlebih lagi bagi penduduk miskin.

• Pemutakhiran Data Penduduk Miskin Kota Bogor

         Data memegang peranan penting dalam menentukan sebuah kebijkan. Pemutakhiran data penduduk miskin Kota Bogor sangat diperlukan dalam menentukan target dan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Keberhaslan program peningkatan kualitas SDM penduduk miskin sangat tergantung dari keakuratan data penduduk miskin.

         Selama ini pendataan penduduk miskin sudah dilaksanakan namun perlu lebih ditingkatkan dengan perincian dan pemutakhiran data secara periodik. Hal ini disebabkan data kependudukan adalah data dinamis yang selalu berubah pada waktuwaktu tertentu. Perubahan keadaan di lapangan yang cepat akan menyebabkan data lama yang dimiliki menjadi tidak berguna.

• APBD Yang Berfokus Pada Penanggulang Kemiskinan

         Berdasarkan hasil, kajian diketahui bahwa pengaruh belanja langsung (public) dalam APBD terhadap KK miskin berpengaruh nyata walaupun angkanya positif. Kenaikan belanja langsung akan menyebabkan bertambahnya KK miskin. Daya ungkit belanja langsung riil adalah jika ada peningkatan belanja langsung APBD sebesar Rp 1 juta, justru akan meningkatkan kemiskinan sebesar 7,38 orang. Hal ini berarti diperlukan evaluasi belanja langsung yang selama ini direncanakan dan dikeluarkan agar tepat sasaran mampu mengurangi angka kemiskinan. Evaluasi itu meliputi perencanaan dan pelaksanaan.Di tingkat perencanaan tercermin dalam integrasi program dan tidak tumpang tindih sedangkan di tahap pelaksanaan mampu menyerap tenaga dari keluarga miskin.

          Penyusunan APBD yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan berarti bahwa terjadi peningkatan alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan. Jika tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp. 149 milyar dan tersebar di berbagai SKPD, maka untuk tahun-tahun ke depan angka tersebut perlu ditingkatkan. Selain ditingkatkan, alokasi APBD tersebut juga tidak terlalu banyak disebar ke beberapa SKPD.

Kesimpulan.

• Permasalahan kemiskinan di Kota Bogor merupakan permasalahan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Kota Bogor merupakan daerah yang memiliki kondisi perekonomian yang cukup baik. Berdasarkan hasil analisis regresi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Bogor, ternyata belanja langsung APBD berkorelasi positif, artinya dengan meningkatnya belanja langsung dari Pemerintah Kota Bogor, maka akan meningkatkan kemiskinan. Hal ini dapat menandakan terjadinya salah sasaran dalam penuntasan kemiskinan di Kota Bogor.
• Dalam mengatasi kemiskinan di Kota Bogor, beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor berdasarkan hasil analisis SWOT adalah:
• peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk miskin Kota Bogor,
• pembuatan kebijakan yang mengharuskan investor untuk mempekerjakan warga Kota Bogor terutama penduduk miskin,
• pemutakhiran data penduduk miskin Kota Bogor secara periodik,
• penyusunan program APBD yang lebih berfokus pada penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor dengan porsi anggaran yang memadai,
• pengaturan penduduk pendatang yang berencana tinggal menetap agar tidak mempengaruhi upaya pemberdayaan penduduk miskin Kota Bogor dan
• pencegahan penguasaan lahan oleh swasta secara berlebihan terutama yang berpotensi menyingkirkan penduduk lokal Kota Bogor.