Jokowi Bimbang

Saya bisa membayangkan betapa bimbangnya jokowi dengan kondisi sekarang ini pasca pengesahan UU KPK yang baru setelah begitu banyak adanya aksi penolakan dari masyarakat. 

Kebimbangan jokowi bukan tanpa sebab karena jokowi tidak hanya berpotensi menjadi musuh para partai oposisi melainkan juga partai koalisi pemerintah sendiri dan itu tergambar jelas dari pernytaan-pernyataan para elit politik partai koalisi yang menentang jokowi untuk mengeluarkan Perpu.

Polemik terhadap pengesahan UU KPK yang baru sudah terlanjur membesar dan bisa dikatakan skala nasional yang bisa mengancam ketentraman dan kedamaian negri ini. 

Penolakan publik terhadap UU KPK yang baru disebabkan adanya pasal-pasal yang melemahkan KPK dan ditambah lagi sikap para anggota DPR yang acuh terhadap pendapat dan aspirasi publik.

Satu-satunya cara agar polemik ini bisa diredam adalah dengan kekuasaan presiden yang memiliki wewenang untuk menerbitkan perpu atau pengganti Undan-Undang untuk tidak memberlakukan sementara UU KPK yang baru disahkan sampai ada pembahasan lebih lanjut mengenai isi UU KPK dan melibatkan publik dalam pembahasannya agar UU KPK itu tidak ada unsur melemahkan KPK seperti keinginan publik.

Jika Presiden menerbitkan perpu tersebut bisa dipastikan dukungan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningat dan jokowi bisa dibilang menjadi pahlawan yang menyelamatkan KPK dari kemunduran. 

Kalau secara rasional mungkin langkah ini akan berdampak pada kridibelitas seorang jokowi dimata publik baik nasional maupun internasional dalam memecahkan permasalahan yang ada di negara Indonesia ini.

Akan tetapi perlu diingat bahwa negara ini menganut teori trias politika  dimana kekuasaan negara terbagi menjadi 3 kekuatan yaitu Eksekutif (presiden), Legislatif (DPR,MPR,DPD),yudikatif (MK,MA,KY). setiap lembaga memiliki kekuasaannya masing-masing dan bisa saling menguntungkan bisa juga saling berhadapan layaknya seorang musuh.

Jika Jokowi ternyata menerbitkan Perpu maka jokowi akan kehilangan dukungan dari seluruh anggota DPR baik oposisi bahkan koalisi sebab UU KPK yang baru sudah dianggap baik oleh seluruh anggota DPR sebagai lembaga pembuat Undang-Undang. 

Seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan jokowi terpilih menjadi presiden tidak luput dari bantuan partai politik sebagai kendaraannya. kalau partai kolaisi ikut-ikutan memusuhi jokowi maka bisa dipastikan pemerintahan ini tidak akan berjalan dengan baik.

Jokowi pantas bingung dengan keadaan saat ini dimana keberadaannya seperti di ujung tanduk apalagi DPR memiliki wewenang untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden jika jokowi dianggap tidak mampu, kemudian jika jokowi dimakzulkan maka presiden yang baru punya wewenang untuk mencabut Perpu sebelumnya dan UU KPK akan berlaku kembali.

Jokowi tengah berada dipusaran kebimbangan, suatu sisi ingin membela KPK dengan Perpu tapi satu sisi menilai kalau hal itu akan sia-sia jika tidak ada dukungan dari partai koalisi sebab yang namanya negara demokrasi kekuasaan negara berada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dan DPD. seperti memakan buah simalakama dimana tidak ada pilihan yang baik untuk semua pihak dan jokowi harus memilih salah satunya.

Kalau jokowi memilih dukungan publik maka dia akan kehilangan dukungan partai di DPR dan itu sangat mempengaruhi pemerintahannya, tetapi jika jokowi memilih dipihak DPR maka jokowi akan kehilangan dukungan publik dan mungkin akan menimbulkan banyak polemik diberbagai daerah dan berbagai elemen, apalagi mengingat banyak permasalahan yang akhir-akhir ini seperti kabut asap dan lain sebagainya.