Bagaimana pendapat Anda tentang efektivitas hukum di Indonesia dalam menangani kasus kejahatan siber?
Selain itu, dokumentasi diperoleh dari berbagai laporan resmi tentang kasus cyber crime yang diterbitkan oleh pihak berwenang seperti kepolisian dan lembaga keamanan siber nasional.
Â
Analisis
Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teori partisipasi masyarakat dalam konteks hukum digital. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pitrianti et al. (2023), ditemukan bahwa literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan masih rendah, sehingga mereka lebih rentan menjadi sasaran kejahatan siber. Di sisi lain, peningkatan literasi digital terbukti dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data (Rahman, 2024).
Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diberlakukan, pelaksanaannya di lapangan sering kali menemui kendala, seperti terbatasnya infrastruktur teknologi dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat (Wijaya & Anggriawan, 2022). Diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.
Partisipasi Warga
Peran warga negara dalam menghadapi kejahatan siber tidak terbatas hanya pada pelaporan, tetapi juga melibatkan edukasi di lingkungannya. Peningkatan literasi digital diperlukan agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi ancaman serta mampu melakukan tindakan preventif.
Tantangan Penegakan Hukum
Penegakan hukum terhadap kejahatan siber masih menghadapi hambatan, terutama karena terbatasnya infrastruktur teknologi. Untuk mengatasi hal ini, kerja sama antara pemerintah, sektor pendidikan, dan industri swasta sangat diperlukan. Kolaborasi tersebut akan memperkuat implementasi kebijakan yang efektif dalam menangani kejahatan siber.
Solusi yang Direkomendasikan
